Likuiditas Tebal Tapi Kredit Bank Seret, Pengusaha Wait and See?

[Lebay Pemilik Lapak 0]

[h=6]Ilustrasi. (Foto: Okezone)[/h]

JAKARTA - Persoalan kesejahteraan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua. Jika pemerintah tengah sibuk mewacanakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang rencananya akan naik menjadi Rp6.500, di Puncak Jaya, Papua, harga BBM sudah mencapai Rp100 ribu per liternya.Hal itu dikatakan langsung oleh Gubernur Papua Lukas Enembe dalam pertemuanya dengan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dan Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah Velix Wanggai di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2013).

"Saya bilang ini pelanggaran HAM juga. Di sini harga Rp6.000 sudah ribut-ribut, di sana jauh lebih mahal, semua penyebabnya karena transportasi," ujar Lukas.

Lukas mengatakan bahwa penyebab dari mahalnya harga BBM itu lantaran biaya transportasi untuk mengirim BBM itu yang mahal. Lukas menuturkan, tanah kelahiranya itu masih tertinggal jauh dengan daerah-daerah lainnya di Tanah Air. Tak hanya itu, penduduknya juga masih sangat terbelakang. Bahkan, 70 persen masyarakat Papua dalam kondisi kemiskinan yang absolut.

Oleh karenanya, Lukas mendesak pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan luas kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk dapat menyejahterakan rakyatnya. Dia sendiri mengaku heran dengan kondisi yang terjadi di Papua, Bumi Cenderawasih itu kaya akan sumber dayanya namun tak kunjung menyejahterakan penduduknya.

"Papua yang besar dan dengan kekayaan alam yang luar biasa tidak memberi kontribusi kepada rakyat Papua. Saya tidak tahu salahnya dimana sehingga tidak terjadi apa-apa di sana. Itulah sebabnya kalau saya dari daerah paham masalah ini. Maka saya putuskan bahwa 80 persen dana daerah harus dialirkan ke kabupaten," tutupnya. (wdi)

 

 

Sumber