Telegram::(@The45minutetrip)buy Gbl Gamma-Butyrolactone wheel cleaner for sale in Launceston,Australia

[Lebay Pemilik Lapak 0]

[h=6]Ilustrasi. (Foto: Okezone)[/h]

MEDAN - Sikap pemerintah yang kembali mengulur waktu kenaikan harga BBM bersubsidi untuk peruntukkan tertentu, telah memicu munculnya sejumlah persoalan perekonomian. Pemerintah menunjukkan keraguannya dengan kebijakan itu, dan seolah ingin tetap memberlakukan satu harga, meski harus menaikkan harga.Padahal, baik pembatasan maupun menaikkan harga BBM seperti yang dikemukakan sebelumnya, tetap berpotensi menimbulkan inflasi yang berdampak pada penurunan produktivitas usaha maupun meningkatkan rasio kredit bermasalah.

Di Sumatera Utara misalnya, besaran kredit yang disalurkan untuk jenis kredit usaha menguasai sekitar 70 persen dari total kredit yang diberikan oleh perbankan. Sementara untuk kredit yang diberikan ke sektor non usaha khususnya Rumah tangga, hanya menguasai 30 persen dari total kredit.

Kenaikan BBM akan memperberat biaya modal yang diterima semua jenis usaha yang ada. Karena beban bunga akan semakin meningkat. Potensi tingginya NPL pascakenaikan harga BBM nantinya akan meningkat. Baik untuk jenis usaha yang padat modal maupun padat karya.

"Dengan ketidakpastian kebijakan ini, tentunya banyak yang menunggu. Karena dalam kegiatan perekonomian, entry point itu menjadi penting. Saya pikir kalau ini terus diulur, kegiatan produksi yang mulai melambat akibat aksi tunggu itu, sudah cukup memprihatinkan. Apalagi pada umumnya industri kan mengandalkan kredit. Nah, kalau produksinya macet, tentu pendapatan untuk membayar kredit akan macet pula," jelas Pengamat Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin kepada Okezone, di Medan, Senin (29/4/2013).

Gunawan menambahkan, gangguan terhadap semua jenis usaha tidak harus menunggu keputusan BI untuk menaikkan BI Rate. Dengan inflasi yang merangkak naik saja semua jenis usaha yang ada sudah mulai terbebani. Konon nantinya BI Rate dinaikkan seiring inflasi yang tinggi setelah kenaikan harga BBM, maka beban modal yang harus ditanggung oleh penguasaha semakin buruk.

"Kalau menurut saya,  hanya jenis usaha yang defensif yang menguasai hajat hidup orang banyak dan yang besar saja yang kemungkinan tidak akan terpengaruh terhadap tarik ulur kenaikan harga BBM. Seperti perusahaan penghasil barang konsumsi kebutuhan masayarakat sehari-hari. Namun untuk kredit rumah tangga yang banyak disalurkan ke sektor pembiayaan sepeda bermotor, kepemilikan rumah ataupun untuk keperluan perlengkapan rumah tangga juga layak untuk dicermati. Gangguan kualiatas pembayaran kredit di sektor nonusaha memang berpotensi naik," ujarnya.

Solusi yang harus disiapkan pemerintah ke depan dengan kondisi yang sudah tercipta saat ini, menurut Gunawan, adalah dengan berupaya meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan insentif berupa bantuan kegiatan produksi, pajak, serta subsidi untuk memenuhi kebutuhan seperti pendidikan dan kesehatan.

"Sangat mungkin bila dalam jangka pendek guncangan kredit bermasalah akan muncul. Namun dalam jangka panjang, misalnya lebih dari setahun,  potensi membaiknya ekonomi Sumut terbuka. Ekonomi kita akan mampu berkontraksi sesaat dan mampu tetap solid dalam jangka panjang. Tapi semuanya saya pikir butuh stimulus, khususnya saat kontraksi itu terjadi," tutupnya. (wdi)

 

 

Sumber