Ini Beda Rumus Kenaikan UMP Lama dan Baru

[Lebay Pemilik Lapak 0]

[h=6]Ilustrasi. (Foto: Koran Sindo)[/h]

YOGYAKARTA - Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mampu eksis dan tumbuh di tengah masyarakat Indonesia. Terbukti, mereka mampu membukukan aset hingga Rp68,3 triliun pada Februari lalu, atau tumbuh 14 persen dibanding periode yang sama 2012. Namun tantangan BPR ke depan cukup berat, salah satunya dalam sistem networking dan jaringan online.Ketua Dewan pengurus Pusat Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (DPP Perbarindo) Joko Suyanto mengatakan aset yang ada dibanding dengan share perbankan nasional masih sangat kecil atau sekira lima persen saja. Namun BPR telah berhasil melayani lebih dari 13,5 juta nasabah yang sebagian dari kalangan UMKM.“Ini adalah kebanggaan kita BPR masih diminati kalangan UMKM,” jelas Joko, pada pembukaan BPR Marketing Forum 2013, di Inna Garuda Hotel, Yogyakarta, Kamis (25/4/2013).

Menurutnya, BPR juga berhasil menghimpun dana pihak ketiga berupa tabungan dan deposito senilai lebih dari Rp55 triliun. Dana ini lebih dari 15 persen telah disalurkan kembali, dan BPR dipercaya sebagai komuniti bank. Prestasi ini harus terus ditingkatkan untuk menghadapi persaingan pasar yang kian kompetitif.

BPR, ujar Joko, sangat diperlukan oleh kalangan perbankan umum untuk menyalurkan DPK yang dihimpun. Sesuai aturan yang ada, bank umum wajib untuk menyalurkan 18 persen dananya secara langsung dan bekerjasama dengan BPR melalui linkage program. “Pengembangan IT sangat diperlukan namun harus dicari yang murah dan aplikatif,” ujarnya.

Diakuinya tantangan BPR di masa mendatang cukup ketat. Tantangan internal misalnya, tidak lepas dari keberadaan SDM yang ada, modal yang terbatas dan layanan produk yang ada. Suku bunga yang ditetapkan belum menjadikan BPR sebagai bank termurah dalam menentukan suku bunganya. BPR juga harus fokus dalam likuiditas dan mengelola pembiayaan.

Tantangan eksternal tidak lepas dari sistem pengawasan yang ada. Selama ini BPR diawasi langsung oleh BI. Namun, setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbentuk pengawasan melekat kepadanya. Padahal, dalam pengawasan nanti akan ada pungutan yang harus disetorkan oleh perbankan.

“Forum ini akan menjadi salah satu cara untuk membuka wawasan yang kompetitif, strategis, dan membangun BPR yang memiliki daya saing,” tandasnya. (Kuntadi/Koran SI/wdi)

 

 

Sumber