AC 1 PK Rp3 Jutaan di Transmart Full Day Sale Bonus Pipa dan Pasang

[Lebay Pemilik Lapak 0]

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kebijakan moneter, fiskal, dan publik, menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) untuk merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan.Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik, Haryadi B Sukamdani mengatakan bahwa Kadin tengah mendorong upaya-upaya untuk memecahkan masalah publik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan.

 

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi mencapai 6,4 persen di 2013, namun belum menjadi jaminan adanya pemerataan, ini harus menjadi perhatian bersama baik pemerintah maupun dunia usaha," kata Haryadi, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/4/2013).

 

Haryadi melanjutkan Kadin mencatat ada beberapa masalah yang harus dipecahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disertai dengan pemerataan. Hal ini dikarenakan masih adanya kebijakan pemerintah yang dinilai tidak efektif dalam berbagai kebijakan publik.

 

Lebih lanjut lagi, Haryadi memaparkan permasalahan dalam kebijakan fiskal antara lain, masih besarnya beban subsidi energi dalam APBN yang diproyeksikan selama 2012 mencapai Rp300 triliun.

 

"Kami mengkhawatirkan beban subsidi energi yang tinggi dapat merusak struktur APBN, jadi tidak sehat dan justru konsumtif, karena di sisi lain infrastruktur kita belum mampu mengimbangi tingginya pertumbuhan," tegasnya.

 

Selain itu, menurut Haryadi masih masih rendahnya realisasi belanja modal pada anggaran kementerian/lembaga dapat menghambat percepatan pertumbuhan ekonomi.

 

"Kami berharap pemerintah dapat segera memperbaiki sistem manajemen anggaran dan memotong rantai birokrasi yang tidak perlu agar proses lebih efektif dan efisien," tambahnya.

 

Maka dari itu, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, perlu adanya suasana perpajakan yang business friendly termasuk membangun kepercayaan. Adanya perbaikan sistem pelayanan perpajakan, terutama yang berhubungan dengan masalah sengketa perpajakan harus segera dibenahi. (wan) (wdi)

 

 

 

Sumber