Jejak Artha Graha Peduli dalam Harmoni Bencana di Aceh

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: okezone)

 

 

 

JAKARTA - Hasil perhitungan kerugian yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dinilai di bawah standar. Hal tersebut terangkum selama proses persidangan PTUN sejak Januari 2013 sampai sekarang."Bila melihat semua tanggapan dari persidangan, baik saksi maupun alat bukti, objek sengketa (perhitungan BPKP) itu substandar atau di bawah standar. Sehingga layak dibatalkan," kata Kuasa hukum Indosat-IM2 Jhon Thomson, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (17/4/2013).

 

Diketahui, perhitungan BPKP tercantum dalam Surat BPKP 9 November 2012 nomor SR-1024/D6/01/2012 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penggunaan jaringan frekwensi radio 2,1 Ghz/3G oleh PT Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) yang menyatakan adanya kerugian negara.

 

Pengacara Indar Atmanto Eric S Paat menambahkan, hasil perhitungan BPKP memang tidak layak dan di bawah standar. BPKP harusnya meminta bahan dan tanggapan dari orang atau lembaga yang diperiksa, tapi dalam kenyataannya BPKP tidak pernah mengkonsultasikan, dan hanya meminta bukti-bukti dari kejagung, bukan dari pihak Indosat maupun IM2. "Prosedural tidak dipenuhi, maka sudah sepantasnya dibatalkan," kata Eric.

 

Di sisi lain, Menkominfo Tifatul Sembiring mengingatkan, sikap jaksa yang memaksakan tuduhannya atas Indar Atmanto, IM2, dan Indosat bisa membunuh industri internet service provider (ISP).

 

Tifatul mengibaratkan, Indosat adalah sebuah kapal besar yang punya izin berlayar. Nah, di dalam kapal itu ada gudang-gudang yang bisa disewakan. "IM2 menyewa gudang-gudang dalam kapal itu," ujarnya.

 

Menurut dia, sistem yang ada adalah hubungan bisnis antara penyelenggara jaringan dan penyelenggara jasa. Namun demikian, Tifatul mempersilakan sistem ada yang menggugat. "Tapi jangan bunuh industri ISP," tegasnya. (ade)

 

 

 

Sumber