Cerita ART Nekat Pakai Gaji Buat Beli Saham, Tak Disangka Malah...

[Lebay Pemilik Lapak 0]

JAKARTA - Dalam rapat ketiga di ruang Komisi VI DPR, Kementerian BUMN sudah mengusulkan prosentase Penyertaan Modal Nasional (PMN) untuk kedua Perusahaan BUMN, Yakni Askrindo dan Jamkrindo. Pasalnya, Kementerian BUMN meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp2 triliun untuk kedua Perusahaan tersebut.Anggota DPR Muhammad Azhari mengatakan komposisi angka dihitung dari kinerja masing-masing perusahaan BUMN tersebut. Yakni 56 persen untuk Jamkrindo dan 44 persen untuk Askrindo.

 

"Ini sudah rapat ketiga, rapat terakhir kita sudah meminta ke pemerintah untuk menghitung komposisi dari masing-masing kinerja perusahaan," ujar Azhari seusai rapat di ruang Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (8/4/2013).

 

Politisi dari Fraksi Partai Demokrat itu melanjutkan, komposisi nilai PNM ini dilihat dari kinerja perusahaan, di mana diusulkan Jamkrindo mendapatkan 56,3 persen dan Askrindo 43,7 persen.

 

"Komposisi penerimaan PNM kita bulatkan menjadi 56 dan 44 persen, Jamkrindo pantas mendapatkan kompososi yang lebih karena kinerjanya yang baik dibandingkan dengan Askrindo," terangnya.

 

Selain itu, Azhari meminta kepada kedua perusahaan BUMN itu untuk ikut kunjungan kerja ke Jambi dan Sumatera Utara dalam hal kunjungan Kerja.

 

Sebelumnya, Kementerian BUMN meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp2 triliun. PMN tersebut ditujukan untuk PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perusahaan Umum Jaminan kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) di 2013.

 

Deputi Bidang Jasa Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan, adanya suntikan dana PMN kepada kedua BUMN tersebut guna memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha. Karenanya, PMN tersebut pun diharapkan cair pada awal tahun atau maksimal semester I-2013.

 

"Usulan proporsi PMN 2013 kepada kedua perusahaan penjamin, Askrindo 45,89 persen sebesar Rp917,8 miliar dan Perum Jamkrindo sebanyak 54,11 persen atau Rp1,082 triliun," kata Gatot, saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR-RI, Jakarta. (wan)

(wdi)

 

 

 

Sumber