MBG Perkuat Fondasi Ekonomi Nasional dan Dorong Pertumbuhan Inklusif

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Koran SI)

 

 

 

MEDAN - Lembaga Studi dan Advokasi Kebijakan (Elsaka) Sumatera Utara mengungkapkan, sekira 4,2 persen lahan pertanian pangan di Sumatera Utara, beralih fungsi untuk peruntukkan lain, khususnya untuk perkebunan tanaman keras. Kondisi ini pun telah mengancam produksi pangan di Sumut, yang tercatat menurun lebih dari 20 persen setiap tahunnya.Ketua Badan Pengurus Elsaka, Effendi Panjaitan mengatakan, tingginya angka alih fungsi lahan ini sebagai dampak langsung dari pertumbuhan industri kelapa sawit di Sumatera Utara. Laju peralihan fungsi lahan pertanian pangan ini memang mulai melambat dibandingkan periode sebelumnya, namun tetap menunjukkan pergerakan yang mengkhawatirkan terhadap ketahanan pangan di Sumut.

 

"Sejak periode 1998-2006, telah terjadi pengalihan fungsi lahan pertanian khususnya sawas, seluas 39.669 hektare (ha). Jumlah itu merupakan 7,55 persen dari luas baku lahan sawah berpengairan di Sumut," sebutnya, saat mengisi Seminar bertema Konversi Lahan Pertanian dan Pangan oleh Industri Kelapa Sawit, di Medan, Kamis (4/4/2013).

 

Pada umumnya, tambahnya, alih fungsi itu dilakukan untuk penanaman kelapa sawit dan subsektor lain di luar sektor pertanian tanaman pangan. Tapi faktanya lagi, kondisi itu telah membuat produksi padi kita turun higga 23 persen di periode tersebut. Sementara sejak 2006-2012, laju pertumbuhannya 1,13 persen setiap tahun.

 

Effendi juga mengatakan, tingginya tingkat alih fungsi lahan ini, antara lain karena tidak adanya rehabilitasi oleh pemerintah lokal terhadap lahan pertanian yang rusak. Kondisi ini menyebabkan petani memilih mengalihfungsikan lahan atau malah menjualnya. Selain itu kesulitan sarana dan prasaran pertanian dan pastinya banyaknya gangguan hama yang menyerang tanaman pangan.

 

"Persoalan penyebab alih fungsi bukan hanya ketertarikan petani pada tanaman sawit, tapi karena banyaknya masalah di pertanian pangan. Misalnya pasokan air yang tidak mencukupi sehingga pasokan air ke areal sawah kurang. Belum lagi jika bicara harga jual produk pertanian pangan masyarakat. Pupuk yang hilang dan mahal, bencana alam, serangan hama, dan persoalan pembudidayaan lainnya," tambahnya.

 

Oleh karena itu, ia menilai pemerintah harus segera mengantisipasi kondisi ini karena dengan merehabilitasi lahan pertanian hingga membuat aturan strategis dan teknis yang melarang alih fungsi lahan pertanian pangan. Pemerintah juga harus meretas persoalan pembudidayaan serta infrastruktur pertanian. Bukan hanya irigasi, tapi juga jalan ke areal pertanian.

 

"Perlu langkah-langkah strategis untuk meningkatkan produksi pangan. Pemberian insentif kepada petani pangan perlu baik berupa jaminan harga, subsidi pupuk atau benih. Dan yang terpenting adalah secepatnya membangun dan merehabilitasi infrastruktur pertanian terutama irigasi. Permodalan juga penting saya pikir," pungkasnya. (ade)

 

 

 

Sumber