Tak Lagi Dikenai BBNKB, Ada Ketentuan Baru soal Kendaraan Hibah di DKI

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Okezone)

 

 

 

MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Dinas Pertanian Sumut menilai, terjadinya inflasi akibat kenaikan harga sejumlah komoditi pangan, merupakan dampak dari kebijakan pemerintah pusat membatasi impor sejumlah komoditi pangan dan hortikultura.Ketergantungan pasar terhadap komoditi pangan dan hortikultura impor yang cukup tinggi saat ini, seolah diabaikan dengan pembatasan impor itu. Padahal kapasitas produksi dalam negeri belum mampu menggantikan pasokan impor.

 

Kepala Subdis Program Dinas Pertanian Sumatera Utara Lusiyantini mengatakan, setidaknya ada tiga komoditas pangan dan hortikultura penting yang mendorong inflasi di Sumatera Utara pada Maret 2013 ini. Yakni bawang merah dan bawang putih, jeruk dan apel. Di mana untuk ketiganya, Sumatera Utara masih mengandalkan pasokan impor.

 

Untuk bawang merah dan bawang putih misalnya, produksi lokal hingga saat ini hanya mampu menutupi sekitar 2 persen dari kebutuhan secara Sumut. Jikapun ada pasokan lokal dari wilayah lain di Indonesia, jumlahnya juga tidak mencukupi, dan impor tetap harus dilakukan.

 

Begitu pula dengan jeruk, meski produksi lokal diakui cukup tinggi, namun penerimaan pasar terhadap produk lokal terbilang rendah, akibat kualitasnya yang kurang baik jika dibandingkan produk jeruk impor asal China. Sementara untuk apel, hampir sepenuhnya merupakan produk impor, karena masyarakat Sumut kurang suka dengan apel hasil produksi sentra perkebunan apel di Jawa Timur dan Jawa Barat.

 

"Ya ini karena pembatasan impor dilakukan secara serta merta. Padahal kita belum siap untuk memproduksi komoditas itu di tingkat lokal. Produk substitusi mungkin sebagian ada, tapi pasar kan punya metode sendiri dalam menerima produk. Kita tidak bisa memaksakan. Permintaan yang tinggi membuat impor terus ada. Sehingga pembatasan impor hanya berdampak pada kenaikan harga, dan menjadi pendorong inflasi,” jelasnya di Medan, Senin (4/3/2013).

 

Lusiantini menambahkan, target pemerintah membatasi impor untuk mendorong petani lokal memproduksi komoditi pangan itu juga bukan tanpa masalah. Perubahan iklim yang sulit diprediksi membuat petani belum berani mengalihkan pertanian tanaman kerasnya, ke pertanian tanaman pangan. Lagi pula, peningkatan produksi lokal membutuhkan waktu dan dana yang cukup besar, yang hingga kini belum juga kunjung dibiaya secara total oleh pemerintah pusat. Sementara pendanaan dari daerah, diakui Lusiantini, masih terfokus pada komoditas pangan utama seperti beras.

 

“Kalau dalam beberapa bulan ke depan, pastinya enggak mungkin pasokan lokal bisa menggantikan pasokan impor. Hasilnya tidak akan signifikan. Saya pikir pemerintah pusat juga sudah memikirkan ini. Tapi ya ini lah kondisinya. Dengan kondisi seperti ini, dalam beberapa bulan ke depan, komoditi pangan masih akan menjadi pendorong utama inflasi. Kalau hari ini bawang, mungkin ke depannya komoditi pangan dan hortikultura lain,” tambahnya. (wdi)

 

 

 

Sumber