Cerita Warga Kalimantan Dapat Harta Karun Rp14 M Ketika Main di Sungai

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Okezone)

 

 

 

MEDAN - Bank Indonesia (BI) mengklaim pemberlakuan kebijakan pengaturan uang muka atau loan to value ratio (LTV) untuk kredit properti dan kendaraan telah berjalan cukup baik. Meski belum sepenuhnya sesuai harapan, namun pemberlakuan kebijakan untuk telah dianggap mampu mengantisipasi kemungkinan bubble yang berpotensi terjadi di sektor tersebut.Kondisi itu pula yang membuat BI berencana memperluas cakupan pengaturan LTV ke sektor lain. Seperti sektor pangan, konstruksi, dan sektor industri yang memiliki kandungan impor tinggi, yang juga dinilai berpotensi memunculkan bubble akibat dampak dari ketidakpastian ekonomi global.

 

Namun, rencana perluasan cakupan pengaturan LTV itu mendapatkan kritik dari Pengamat Ekonomi Sumatera Utara, Muhammad Ishak. BI diminta untuk mengkaji lebih dahulu rencana tersebut secara mendalam, agar kebijakan untuk mengantisipasi bubble kredit itu, justru memperlambat upaya penyejahteraan masyarakat, serta efek domino lain yang ditimbulkan pemberlakuan LTV itu

 

.Seperti untuk kredit pertanian, kenaikan kredit di sektor ini diakui terpicu akibat sejumlah bleid yang dikeluarkan pemerintah. Seperti pembatasan impor maupun intensifikasi produksi pertanian. Sehingga jika LTV diberlakukan secara serta merta, sektor ini justru akan mengalami kesulitan untuk berkembang. Padahal, perbankan menjadi satu-satunya pihak yang dianggap mampu menyelesaikan keterbatasan modal di kalangan petani, setelah pemerintah daerah kekurangan anggaran untuk memberikan stimulus.

 

“BI boleh saja berpendapat bahwa sektor-sektor yang rencananya akan terkena dampak LTV memiliki potensi bubble. Tapi apakah kondisi di setiap daerah sama. Saya pikir harus ada second opinion. Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi harus dipikirkan sehingga ada kesamaan langkah antara pemerintah dan bank sentral soal solusi menyejahterakan petani lewat pemfasilitasan petani pada akses kredit,” jelasnya di Medan, Senin (1/4/2013).

 

Sementara itu Deputi Direktur Divisi Ekonomi Moneter BI Wilayah IX Sumut Aceh, Mikael Budisatrio mengatakan, di Sumatera Utara hingga kini belum ada sinyalemen bubble kredit untuk sektor pertanian. Meski tumbuh cukup signifikan dalam kurun waktu setahun terakhir, namun rasio kredit macet (NPL) untuk kredit pertanian masih relatif terjaga. Namun menurutnya, diwacanakannya perluasan LTV pasti berdasarkan atas penelitian yang dilakukan BI pusat

 

.“Kalau di Sumut saya pikir belum ada. NPL kredit di sektor pertanian juga masih cukup terjaga dengan baik. Tapi pastinya BI punya pertimbangan lain. BI kan punya tim peneliti sendiri, yang bisa saja sudah membaca kondisi bubble itu di satu atau lebih daerah. Enggak salah lah kalau diantisipasi. Lagi pula kan masih sebatas wacana,” jelasnya. 

 

(wdi)

 

Sumber