Ada Investor Kakap Diam-Diam Lego 316,5 Juta Saham IMPC

[Lebay Pemilik Lapak 0]

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) belum mengambil sikap terkait akan segera berakhirnya kontrak PT Koba Tin pada 31 Maret 2013 nanti.Staf khusus Menteri ESDM bidang Mineral dan Batubara Tabrani Alwi mengakui sudah ada tim khusus yang sedang melakukan kajian.

 

"Di dalam kontrak karya (KK) disebutkan pemerintah bisa memperpanjang, bisa juga menolak perpanjangan," ujar Alwi, ditemui di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (28/3/2013).

 

Tabrani menjelaskan, dalam kontrak karya disebut, setelah kontrak 30 tahun berakhir, maka Koba Tin masih memiliki hak untuk diperpanjang dua kali sepuluh tahun. Namun Tabrani menegaskan, ESDM belum menyatakan sikap terkait kontrak Koba Tin ini. "Maka itu kami sudah ada tim khusus yang sedang evaluasi," katanya.

 

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies Marwan Batubara mendesak pemerintah untuk tidak memperpanjang kontrak Koba Tin dan menyerahkan kepemilikan tambang diserahkan kepada PT Timah dan BUMD dari Bangka Belitung.

 

"Kami menuntut agar Kementerian ESDM mengutamakan kepentingan BUMN, menyerahkan wilayah tambang kepada PT Timah demi menjaga martabat bangsa dan melindungi hak rakyat," tegasnya.

 

Marwan mengungkapkan pemerintah tidak layak untuk memperpanjang usaha tambang Koba Tin karena perusahaan itu telah menyatakan mengalami merugi. Jika tambang tetap dikendalikan Koba Tin, Marwan memperkirakan negara akan dirugikan minimal Rp5 triliun.

 

"Nilai ini dihitung dari hasil penjualan timah, tindakan transfer pricing dan transfer profit yang dilakukan oleh Koba Tin," jelasnya.

 

Sekadar informasi, PT Koba Tin telah melakukan eksploitasi bijih timah di Indonesia sejak tahun 1972. Melalui Kontrak Karya, Koba Tin telah diberikan hak eksploitasi selama 30 tahun. Kontrak itu telah diperpanjang selama 10 tahun yang akan berakhir pada 31 Maret 2013.

 

(gnm)

 

 

 

Sumber