Rupiah Ditutup Melemah, Nilai Tukar Dolar AS Naik ke Rp16.810

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Tangguh Putra/okezone)

 

 

 

JAKARTA - Pemerintah dinilai lamban dalam mengantisipasi kenaikan harga-harga komoditas seperti daging, bawang merah, bawang putih. Kini, giliran cabai dan tomat yang naik signifikan."Seharusnya, pemerintah peka terhadap kebutuhan pangan bagi rakyat jangan sampai menimbulkan gejolak negatif di masyarakat," kata Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI Marwan Ja'far, dalam keterangan tertulisnya kepada Okezone, Selasa (26/3/2013).

 

Menyikapi hal itu, ada enam alternatif pemikiran sebagai langkah antisipasi dan solusi, antara lain:

 

Pertama, pemerintah harus melakukan audit kebutuhan konsumsi pangan rakyat Indonesia dan audit kemampuan hasil panen. Dengan dilakukan audit kebutuhan konsumsi diharapkan tidak terjadi ketimpangan antara kebutuhan dan suplai barang.

 

"Jika audit dilakukan dengan benar dan valid, maka kelangkaan barang tidak akan terjadi. Karena dengan mengetahui kebutuhan konsumsi dan berapa hasil panen, maka akan diketahui berapa kekurangan yang harus dipenuhi," jelasnya.

 

Sesuai dengan UU No 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura BAB III (Perencanaan Hortikultura) pasal 5 (ayat 2) menyebutkan bahwa Perencanaan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan (a) pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi.

 

Kedua, pemerintah harus memberikan perlindungan dan memberdayakan petani lokal. Untuk melindungi petani lokal bisa dilakukan dengan memperketat impor atau bahkan melarang impor kebutuhan pangan yang bisa dihasilkan oleh petani lokal.

 

Menurutnya, jika petani lokal belum bisa memenuhi, pemerintah harus memberdayakan petani lokal agar bisa memenuhi kebutuhan konsumsi pangan nasional. Sedangkan impor adalah jalan terakhir dan hanya sebagai solusi sementara bukan selamanya.Untuk itu, adanya usulan RUU Perlindungan Petani harus segera diselesaikan.

 

"Ketiga, pemerintah harus meninjau tata niaga hortikultura di Indonesia. Adanya pengetatan pengaturan impor holtikultura bukanlah solusi. Karena itu tidak berdampak pada berkurangnya importasi hortikultura tapi hanya mengurangi jumlah importir," tuturnya.

 

Padahal tujuan pengetatan adalah untuk mengendalikan harga dan suplai barang. Untuk itu kebijakan tersebut harus ditinjau kembali agar transparan dan memenuhi rasa keadilan.

 

Keempat, pemerintah harus mewujudkan Swasembada Holtikultura. Harus ada kebijakan yang progresif dan solutif, misalnya dengan menyediakan varietes benih holtikultura yang unggul dan kualitasnya bisa bersaing, memperketat perijinan pengalihan fungsi lahan produktif menjadi lahan komoditi bahkan jika perlu dilarang, hidupkan lahan-lahan mati menjadi lahan produktif, dan lain sebagainya.

 

Kelima, perlu adanya pola koordinasi yang efektif, effisien, dan solutif antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian dengan para pihak atau asosiasi petani yang ada di Indonesia. Mahalnya bawang, mahalnya daging, bahkan sampai mahalnya cabai dan tomat adalah karena lemahnya koordinasi antara stake holder yang terkait dengan permasalahan pangan.

 

"Jangan sampai pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan keinginan petani dan merugikan semua pihak. Jangan sampai membuka impor tapi suplai dalam negeri surplus begitu juga sebaliknya," tuturnya.

 

Keeenam, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Komisi Pengawas persaingan Usaha (KPPU) harus bersinergi untuk menindak tegas kartel-kartel hortikultura termasuk yang dilindungi oleh oknum-oknum kementerian terkait.

 

"Jika terbukti ada harus segera diusut tuntas dan ditindak tegas karena hal itu melanggar UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," pungkasnya. (ade)

 

 

 

Sumber