Mendag Bidik Ekspor Naik 2 Kali Lipat Berkat Pakta Dagang RI-Rusia Dkk

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Setkab)

 

 

 

JAKARTA - seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus diberhentikan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Dalam hal ini, penyalahgunaan wewenang termasuk di dalamnya, apalagi korupsi dengan sejumlah turunannya, seperti penyuapan.

 

Wamen Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Eko Prasojo mengatakan, pejabat pembina kepegawaian (PPK) harus bertindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tidak melindungi anak buahnya yang bersalah, dalam menyikapi kasus suap.Menurut dia, sejauh ini, banyak aparatur negara, baik yang ada di jajaran legislatif, eksekutif maupun yudikatif, terkesan masih kurang memperhatikan sumpah dan janjinya ketika dilantik untuk mnduduki jabatan tertentu.

 

“Banyak yang menganggap hal itu hanya sekadar rutinitas. Hal ini harus menjadi keprihatinan kita semua,” ujarnya seperti dilansir dari situs KemenPAN-RB, Senin (25/3/2013).

 

Dia menekankan, agar pejabat menegakkan aturan displin yang berlaku, yakni PP No.53/2010 tentang Disiplin PNS. “Seorang PNS yang telah dikenai hukuman karena melakukan pidana korupsi, tak perlu dilihat berapa lamanya dihukum, dia harus diberhentikan sebagai PNS,” ujarnya. (mrt)

 

 

 

Sumber