Purbaya Ungkap Ada 2 Kandidat Calon Dewas LPI

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Menkeu Agus Martowardojo. (Foto: Okezone)

 

 

 

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Poempida Hidayatulloh menilai, pencalonan Agus Martowardojo (AM) sebagai calon Gubernur Bank Indonesia (BI) menyisakan cacat hukum selama menjabat sebagai direktur utama PT Bank Mandiri Tbk (BMRI).Poempida mengatakan, saat ini AM menjalani fit and proper test di DPR. Perlu diingat, AM menyisakan banyak kasus selama menjabat sebagai direktur utama Bank Mandiri, salah satunya kasus ketenagakerjaan.

 

"Kasusnya tersebut, AM telah menggugat PHK pada lima orang pegawai Bank Mandiri dengan alasan unjuk rasa pada 4 Agustus 2007 lalu. Putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (sampai kasasi) dan semuanya dimenangkan Bank Mandiri," ujar Poempida dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (25/3/2013).

 

Lanjut dia, AM digugat atas perbuatan melawan hukum oleh 11 pegawai di Pengadilan Negeri (PN) Bogor yang hanya sampai putusan PN, lalu tiga pegawai di PN Semarang (satu hanya sampai Pengadilan Tinggi, dua sampai kasasi), dan satu pegawai ke PN Bengkulu (sampai kasasi), putusannya PN tidak berwenang untuk mengadili. Sedangkan pegawai yang menggugat hanya satu orang officer, sementara lainnya pegawai pelaksana, satpam, dan pegawai dasar.

 

“Mereka menjadi berani karena merasa dilecehkan oleh manajemen dan mereka sadar bahwa mereka pasti kalah,” ucap politisi Partai Golkar ini.

 

Selain itu, AM juga digugat atas perbuatan melawan hukum dengan gugatan class action oleh para pegawainya di PN Jakarta Selatan yang sampai saat ini masih proses kasasi di Mahkamah Agung (putusan PN yang telah dikuatkan oleh PT bahwa PN tidak mempunyai wewenang untuk mengadili).

 

“Perselisihan Serikat Pegawai Bank Mandiri (SPBM) melalui PN Jakarta masih proses kasasi di MA. AM selaku direktur utama bertanggung jawab,” jelasnya.

 

Poempida mengungkapkan, semua perkara Bank Mandiri telah menggunakan pengacara agar jika melakukan suap tidak dilakukan Bank Mandiri dan bisa disatukan ke dalam pembayaran jasa pengacara. Semua perkara, lanjut ia, dimenangkan oleh Bank Mandiri dan patut diduga adanya suap ke hakim melalui pengacara Bank Mandiri.

 

“Untuk membayar jasa satu lawyer saja, Bank Mandiri keluarkan uang sekira Rp1,8 miliar dari September 2007 sampai Juli 2008. Katanya sih ada lebih dari satu lawyer,” imbuhnya.

 

Poempida menilai, saat seorang direksi perusahaan negara terkena kasus hukum dan sewa pengacara, tidak sepantasnya menggunakan uang kas negara. Seharusnya yang bersangkutan menggunakan uang pribadi. “Saya curiga, untuk membayar lawyer dalam kasus-kasus tersebut, Bank Mandiri harus keluarkan uangnya,” tukasnya.

 

Poempida mengungkapkan, hal ini terjadi ketika AM diangkat sebagai direktur utama Bank Mandiri pada RUPS Bank Mandiri pada Mei 2005, dan efektif menjadi dirut pada Juni 2005. Pada Oktober 2005, ada penjatahan/pembagian Management Stock Option Plan (MSOP) tahap II. AM mendapatkan opsi kurang lebih 11 juta lembar saham.

 

Sesuai dengan prospektus, ketentuan Bank Mandiri dan surat AM pada 30 November 2006, jatah MSOP tahap II tersebut dieksekusi oleh AM dengan menggunakan fasilitas talangan dari Mandiri Securitas (anak perusahaan Bank Mandiri) membeli 100 persen sahamnya dan sekaligus menjual 70 persen sahamnya. Dengan demikian, tanpa modal Rp1 miliar pun AM dapat mengantongi keuntungan Rp7,7 miliar dan sisa saham kurang lebih tiga juta lembar saham.

 

“Dengan AM menjual 70 persen sahamnya sama saja artinya AM tidak pedulikan apa yang menjadi tujuan program MSOP, namun mencari keuntungan sesaat. Di mana integritasnya untuk kepentingan jangka panjang bank,” tanya Poempida.

 

Terkait sedikit kasus yang menyangkut AM, Poempida mengimbau kepada semua fraksi di DPR agar saat proses fit and proper test calon gubernur BI yang akan digelar hari ini. “Seyogianya kasus-kasus di atas bisa menjadi pertimbangan fraksi-fraksi di DPR untuk benar-benar memilih dan menentukan the right man in the right place calon Gubernur BI mendatang,” tutupnya. (wdi)

 

 

 

Sumber