Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Okezone)

 

 

 

JAKARTA - Dorongan Menteri Pertanian (Mentan) Suswono untuk mendiversifikasi tembakau ke holtikultura merupakan bentuk kriminalisasi pejabat terhadap tembakau. Mentan seolah-olah membenci tanaman tembakau dengan menutup dukungan riset dalam pengembangan tembakau pada Badan Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat (Balittas).“Sikap Mentan dibuktikan dengan tidak mengambil peran Kementerian Pertanian dalam proses penyusunan PP 109/2012 tentang pengamanan produk tembakau," ujar Sekjen Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Agus Setiawan melalui laporan tertulisnya kepada Okezone, Minggu (17/3/2013).

 

Agus mengungkapkan, padahal Balittas menjadikan komoditas tembakau sebagai isu strategis yang ditetapkan rokok yang merupakan salah satu industri prioritas. Menurut data Balittas, industri rokok di Indonesia 80 persen menggunakan bahan baku tembakau lokal.

 

Oleh karena itu, kegiatan penelitian diprioritaskan pada tembakau lokal yang tersebar di Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Areal pertanaman tembakau tiap tahun mencapai rata-rata 220 ribu ha, atau sekira 60 persen.

 

"Tanaman tembakau yang sudah jelas bermanfaat justru tidak dikembangkan, sementara tanaman yang dinililainya tidak jelas (holtikultura) justru malah dikembangkan. Hal ini menunjukkan Mentan tidak memiliki blue print pertanian yang jelas," sesal Agus.

 

Dia menilai, dengan adanya kasus bawang putih yang sedang marak saat ini menunjukkan, Mentan telah bersikap tidak profesional bahkan berbohong kepada petani soal desakannya untuk diversifikasi tanaman tembakau ke tanaman lain. “Ini kan sangat menyakitkan untuk petani tembakau," tukasnya.

 

Agus berharap, dengan sisa masa pemerintahan saat ini semoga bisa dimanfaatkan oleh Mentan dan jajarannya dalam mengembalikan orientasi kebijakan pangan ke arah swasembada yang menguntungkan rakyat. "Mentan harus mampu reorientasi kebijakan pangan ke arah swasembada pangan dan pemberdayaan petani," tutupnya. (wan) (ade)

 

 

 

Sumber