( HUB: 0822-1122-1909 ) Aktivitas Outbound Seru untuk Peningkatan Mental Tim

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Okezone)

 

 

 

JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Oesman Sapta Odang dinilai telah memaksakan keputusan Munaslub Kadin dalam rapat Dewan Pertimbangan yang digelar siang ini. Seluruh Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin menolak usulan Munaslub.“Rapat Dewan Pertimbangan Kadin yang berlangsung siang ini menurut saya tidak mewakili seluruh aspirasi anggota Dewan Pertimbangan Kadin maupun Kadin Daerah dan Asosiasi. Seharusnya kalau memang usulan Munaslub akan direalisasikan, keputusan itu datang dari minimal dua per tiga Kadin Daerah se-Indonesia dan dua per tiga asosiasi se-Indonesia, bukan diputuskan oleh dewan pertimbangan. Rapat ini pun tidak dihadiri seluruh 30 anggota Dewan Pertimbangan dan 30 anggota Dewan Pertimbangan Daerah. Hanya dihadiri sekitar 30 orang saja,” ujar Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DIY, Sukamto melalui laporan tertulisnya kepada Okezone, Jakarta, Kamis (14/3/2013).

 

Sukamto sebagai salah satu peserta rapat tersebut melihat, keputusan Dewan Pertimbangan untuk menggelar Munaslub agak janggal karena tidak melalui mekanisme yang seharusnya. “Munaslub memang bisa dilaksanakan, namun tentunya harus melalui tata cara yang sesuai dengan aturan yang berlaku, bukan ujug-ujug memutuskan akan dilakukan Munaslub tanpa dukungan Kadin Daerah dan Asosiasi,” jelas Sukamto.

 

Usulan Munaslub memang hanya didukung oleh lima Kadin Daerah dari total jumlah Kadin Daerah yang sebanyak 35 Kadin Daerah. Forum-forum asosiasi besar seperti REI, Apindo, API, Gapmmi juga menyatakan menolak usulan Munaslub.

 

Keempat Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin yaitu Sofjan Wanandi, Agus Gumiwang Kartasasmita, Toni Uloli dan Azis Sjamsuddin, semuanya menolak usulan Munaslub dan berseberangan posisi dengan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Oesman Sapta Odang yang selalu memfasilitasi usulan Munaslub.

 

Baik keempat Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin, 22 Kadin Daerah dan asosiasi-asosiasi besar menolak usulan Munaslub dengan alasan, aksi kudeta semacam itu akan memberikan dampak negatif bagi keutuhan organisasi Kadin sebagai wadah dunia usaha. KADIN sebagai mitra pemerintah dalam mempercepat pembangunan ekonomi daerah dan nasional selayaknya bersatu dan tidak terpecah belah.

 

Sempat beredar rumor bahwa Oesman Sapta memfasilitasi usulan Munaslub agar dirinya dapat mencalonkan menjadi Ketua Umum Kadin menggantikan Suryo Bambang Sulisto yang saat ini menjabat. Namun Oesman Sapta membantah kabar tersebut. “Saya tidak bersedia dicalonkan. Saya anggota Dewan Pertimbangan,” tegas Oesman Sapta.

 

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie juga mengaku tidak terlalu mengambil pusing, karena fokus Kadin saat ini adalah merealisasikan program reformasi Kadin untuk terciptanya organisasi yang profesional, sehingga agenda utama mempercepat pembangunan ekonomi daerah dan nasional bisa dikedepankan.

 

“Kami dari Dewan Pengurus Kadin tidak melihat isu desakan Munaslub ini akan mempengaruhi keutuhan organisasi Kadin, karena memang ini hanya riak-riak kecil saja. Ini biasa dalam dinamika organisasi. Fokus kami bukan mengurus hal-hal yang seperti ini, kami mengedepankan agenda utama kami yaitu program reformasi Kadin untuk menciptakan organisasi Kadin yang profesional dan mempercepat pembangunan ekonomi daerah dan nasional,” pungkas Anindya Bakrie.(wan) (wdi)

 

 

 

Sumber