Cerita Warga Kalimantan Dapat Harta Karun Rp14 M Ketika Main di Sungai

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Okezone)

 

 

 

JAKARTA - Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) menyarankan pemerintah untuk menyetop ekspor gas ke luar negeri. Hal ini perlu dilakukan agar kerugian devisa negara akibat ekspor gas dapat ditekan."Saya menyarankan pemerintah agar menyetop praktik ekspor gas. Kalau ada orang bilang ekspor LNG bagus, bulu kuduk saya merinding," ujar Anggota Komite BPH Migas, Qoyum Tjandranegara dalam acara seminar Open Acess Untuk Keberlangsungan Industri Dalam Negeri, di kantor Kementrian Perindustrian, Jakarta, Rabu (13/3/2013).

 

Qoyum menjelaskan, pemerintah saat ini masih banyak melakukan ekspor gas ke negara-negara luar. Ekspor gas yang dilakukan pemerintah ini menyebabkan kerugian devisa yang mencapai ratusan triliun.

 

"Mulai 2011 itu kita kehilangan devisa sampai Rp183 triliun, belum lagi yang sebelum-sebelumnya. Mengekspor gas itu merugikan negara, tapi sekarang masih saja mengekspor," jelasnya.

 

Menurut dia, ini merupakan permasalahan yang paling utama dalam persoalan minyak dan gas. Lebih dari 50 persen gas dalam negeri diekspor ke berbagai negara seperti Singapura, Korea, Malaysia dan negara-negara lainnya.

 

"Produksi minyak kita 800 ribu barel per hari, gas 1,5 juta barel per hari ekuivalen dan bisa naik lagi. 1,5 juta itu kira-kira di atas 50 persen di ekspor, mengekspor gas itu kan kita kehilangan devisa," tutup dia. (mrt)

 

 

 

Sumber