Video: RI Kejar Setoran Bea Keluar Batu Bara, Pengusaha Tertekan?

[Lebay Pemilik Lapak 0]

JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mendesak pemerintah untuk segera menindak oknum aparat serta pengusaha nakal yang terlibat dalam praktik penyelundupan timah di Provinsi Bangka Belitung.Menurut Marwan, praktik-praktik penyelundupan timah untuk menghindari pembayaran royalti ekspor ke negara maupun daerah penghasil merupakan penyakit lama yang hingga kini belum bisa diberantas oleh pemerintah.

 

"Buktinya smelter di Malaysia dan Singapura masih terus berproduksi. Padahal seharusnya sekarang mereka sudah tidak bisa berproduksi lagi karena bahan bakunya selama ini dipasok dari Provinsi Bangka Belitung," tegas Marwan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (8/3/2013).

 

Ini merupakan bukti  lemahnya law enforcement, yang pada akhirnya merugikan pemerintah dan pengusaha yang selama ini taat aturan.  Karena itu, sejumlah pengusaha yang selama ini secara tertib membayar royalti, berharap agar Permendag No 78/2012 diawasi dengan benar. 

 

Pengawasan antara lain dilakukan dengan memberikan izin ekspor hanya kepada perusahaan yang melampirkan bukti pembayaran royalti dari Surveyor Indonesia dan Sucofindo. 

Marwan sendiri menilai upaya pemerintah dalam melakukan hilirisasi komoditas timah di dalam negeri masih setengah hati.

 

Padahal, dengan potensi bahan baku timah yang dimiliki Indonesia, khususnya yang ada di Bangka Belitung, sepantasnya Indonesia merajai pangsa pasar produk timah di pasar global.

 

Dia juga mengkritisi kebijakan pemerintah terkait minerba (mineral dan batubara) yang selama ini hanya fokus pada pertumbuhan ekspor, bukan pada sistem pengelolaan dan pengendalian cadangan minerba yang dimiliki Indonesia.

 

"Khusus untuk timah, data 2006 cadangan yang kita miliki sebesar 900 ribu ton. Kalau setiap tahunnya diekspor sebesar 60 ribu sampai 90 ribu ton, maka cadangan yang kita miliki saat ini hanya tersisa untuk 10 hingga 12 tahun ke depan. Kalau tidak dikelola dengan benar, potensi timah yang ada di Indonesia akan terus dinikmati oleh negara-negara lain," ungkapnya.

 

Dia juga menyayangkan sikap pemerintah yang tidak tegas dalam menentukan lokasi pembangunan pabrik pengolahan timah, yang saat ini justru dibangun bukan di Provinsi Bangka Belitung sebagai daerah penghasil bahan baku.

 

"Saya juga tidak habis pikir mengapa pabrik tin chemical yang nilai tambah produknya 20 kali lipat dari produk hulu justru dibangun di Banten. Padahal seharusnya pabrik tersebut dibangun daerah penghasil agar royaltinya juga dinikmati oleh masyarakatnya," ujarnya. (Sudarsono/Koran SI/ade)

 

 

 

Sumber