Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Okezone)

 

 

 

JAKARTA - 11 Pejabat Eselon 1 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menandatangani kontrak kinerja. Penandatanganan tersebut, dilakukan sebagai bagian dari rencana kinerja Tahun Anggaran 2013.Kontrak kinerja ini merupakan ikhtisar rencana kinerja strategis yang akan dicapai pada 2013, dan tolak ukur keberhasilan Kemenkeu sebagai dasar penilaian dalam evaluasi kinerja pada akhir tahun ini.

 

Penandatanganan dilakukan dari beberapa unit eselon I, antara lain Sekretaris Jenderal di bawah Ki Agus Badarudin, dengan 15 sasaran strategis (SS), 33 Indikator Kinerja Utama (IKU), enam Inisiatif Stategis (IS). Salah satu IKU adalah persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan dengan target capaian sebesar 87 persen.

 

"IKU ini bertujuan untuk mengukur pembentukan SDM Kemenkeu yang berkompetensi tinggi," jelas Kemenkeu dari situs resminya, Kamis (7/3/2013).

 

Dirjen Anggaran (DJA) di bawah Harry Purnomo, yang memiliki 12 SS, 27 IKU, dan delapan IS. Salah satu IKU adalah dana blokir dengan target pencapaian sebesar dua persen. "IKU ini bertujuan untuk mendukung tingkat penyerapan anggaran yang optimal," jelas keterangan tersebut.

 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Fuad Rahmany, menandatangani kontrak kinerja dengan 11 SS, 24 IKU dan 19 IS. Salah satu IKU adalah pencapaian penerimaan pajak dengan target Rp1.042,285 triliun.

 

"IKU ini bertujuan untuk mengamankan pendapatan negara dari sektor pajak melalui optimalisasi pendapatan negara," tambah keterangan tersebut.

 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di bawah Agung Kuswandono, memiliki 14 SS, 26 IKU dan 2 IS. Dimana salah satu IKU adalah jumlah penerimaan Bea dan Cukai dengan target capaian Rp150,708 triliun. Dalam situs Kemenkeu, IKU ini bertujuan untuk mengamankan pendapatan negara dari sektor Bea dan Cukai melalui optimalisasi pendapatan negara.

 

Selanjutnya adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) di bawah Agus Suprijanto, dengan 18 SS, 34 IKU, 6 IS. Salah satu IKU adalah persentase penyerapan belanja negara dalam DIPA K/L, dengan target sebesar 90 persen.

 

IKU DJPBN bertujuan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan pekerjaan, tingkat penyerapan anggaran dan terwujudnya optimalisasi dana terhadap capaian kinerja yang telah direncanakan.

 

Untuk Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) di bawah Hadiyanto, memiliki Kontrak Kinerja yang ditandatangani terdiri atas 15 SS, 27 IKU dan 5 IS. Salah satu IKU adalah persentase bidang tanah BMN yang direkomendasi untuk disertifikatkan dengan target capaian 80 persen. IKU ini bertujuan untuk memastikan aset-aset negara sudah disertifikasi, berkerja sama dengan K/L dan BPN.

 

Sementara untuk Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) di bawah Marwanto Harjowiryono, kontrak kinerja terdiri dari 12 SS, 24 IKU, 3 IS. Salah satu IKU adalah indeks pemerataan keuangan antardaerah dengan capaian 0,7. "IKU ini bertujuan untuk mengatahui efektifitas dana transfer daerah dalam rangka pemerataan pelaksanaan pembangunan daerah," ungkap keterangan itu.

 

Inspektorat Jenderal di bawah Sonny Loho memiliki 11 SS, 27 IKU, dan sembilan IS. Salah satu IKU adalah rata-rata indeks opini BPK atas LK BA 15, LK BUN, dan LK BA 999 dengan target capaian empat (WTP). IKU ini bertujuan mengetahui tingkat keberhasilan pengawasan yang dilakukan Itjen dalam membantu meningkatkan kualitas LK Kemenkeu, Bendahara Umum Negara dan LK BA 999.

 

Sedangkan untuk Badan Kebijakan Fiskal (BKF) di bawah Bambang PS Brodjonegoro memiliki 10 SS, 22 IKU, dan 38 IS. Salah satu IKU, adalah deviasi proyeksi kebijakan fiskal dengan target capaian sebesar enam persen.

 

IKU BKF, bertujuan untuk mengetahui tingkat akurasi proyeksi indikator ekonomi makro sehingga dapat dilakukan penyempurnaan kebijakan fiskal tahun berikutnya. (mrt)

 

 

 

Sumber