HOW TO FIND A LEGITIMATE CRYPTO RECOVERY EXPERT; HIRE CENTURY WEB RECOVERY

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Logo Kadin. (Foto: Koran SI)

 

 

 

JAKARTA - Kalangan pengusaha nasional yang tergabung dalam sejumlah asosiasi usaha sektoral tidak menyetujui adanya musyarawah nasional luar biasa (munaslub) untuk melengserkan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto (SBS).Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengatakan adanya reshuffle atau pergantian pucuk pimpinan di tengah-tengah masa jabatan karena hal-hal yang tidak mendasar, hanya akan menciptakan preseden buruk ke depan bagi lembaga yang menaungi sejumlah asosiasi pengusaha tersebut.

 

"Tidak setuju dengan arah kepemimpinan boleh, tapi jangan kebablasan. Jangan seperti junta militer di banyak negara Afrika atau Amerika Latin dulu yang saling mengkudeta. Sekali terjadi kudeta, pasti akan terus terjadi balas dendam dan saling kudeta. Tidak akan pernah selasai," ujarnya, melalui laporan tertulisnya kepada Okezone, Rabu (6/3/2013).

 

Ade mengaku bisa memahami adanya ketidaksepahaman dari sejumlah pihak terkait langkah perubahan yang dilakukan oleh Ketua Umum Kadin beberapa waktu lalu. Struktur kepengurusan dari semula berjumlah 21 jabatan dikembangkan menjadi 36 jabatan demi meningkatkan efektivitas dan mengoptimalkan kinerja organisasi.

 

Ia memandang agenda reformasi, depolitisasi dan profesionalisasi yang dilakukan oleh kepengurusan saat ini sudah pada tepat pada jalurnya. Apalagi dalam mengganti maupun menambah sejumlah posisi Wakil Ketua Umum (Waketum), SBS dinilai telah menempatkan tokoh-tokoh pengusaha yang kompeten dan bisa bekerja di lapangan sesuai bidangnya masing-masing.

 

"Ini merupakan kekuatan baru Kadin. Tinggal bagaimana seluruh elemen bisa bersinergi bagi kemajuan ekonomi dan kepentingan nasional. Intinya bagaimana Kadin bisa membuka lapangan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Ini yang paling penting," tuturnya.

 

Hal senada dikatakan, Ketua Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menambahkan, adanya ketidaksepahaman atau ketidakpuasan antara pimpinan dan anggota merupakan dinamika yang umum terjadi dalam sebuah organisasi.

 

Meski demikian, hal tersebut tidak serta-merta dapat menjustifikasi maksud sekelompok pihak untuk melengserkan pimpinan. Jika memang ada perselisihan, seharusnya diselesaikan dengan musyawarah dan itikad baik.

 

Dalam kasus ini, Haryadi melihat dukungan asosiasi maupun himpunan pengusaha terhadap kepemimpinan SBS masih sangat besar. Atas dasar itu, dirinya tidak melihat adanya alasan yang mendesak untuk dilaksanakan munaslub.

 

"Dukungan asosiasi kepada ketua umum masih sangat besar. Mungkin ada sebagian kecil di daerah yang tidak sepaham karena belum mengerti. Namun dengan sosialiasi dan pendekatan yang baik saya yakin mereka akan mengerti dan mendukung program-program pimpinan," pungkasnya. (ade)

 

 

 

Sumber