(TG:@Fullzpros) Hacking, Spamming Tools|Fullz USA UK CANADA|Dead Fullz

[Lebay Pemilik Lapak 0]

JAKARTA - Direktur Indonesia Center For Green Economy Darmawan Prasodjo mengatakan, paradigma tata kelola hulu minyak dan gas bumi (migas) harus diubah. Paradigma migas yang selama ini memfokuskan pada lifting minyak harus diubah menjadi nasionalisme energi terukur untuk meningkatkan industri migas nasional."Tata kelola hulu minyak dan gas (migas) yang bertumpu pada lifting (produksi) itu harus diubah agar tidak mencederai usaha perusahaan pelat merah di sektor migas untuk berkembang," ujar Darmawan, saat ngobrol santai di City Plaza, Jakarta, Senin (4/3/2013).

 

Darmawan menjelaskan, saat ini, pemerintah cenderung menginginkan pengelolaan produksi migas menghasilkan dana segar dan berkontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Imbasnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) lebih bersikap pragmatis.

 

"SKK Migas tentu akan pragmatis karena yang dikejar lifting. Otomatis yang diandalkan adalah kontraktor yang mumpuni yang punya dana besar dan mampu melakukan eksploitasi secara terus menerus sehingga target lifting tetap terjaga," jelasnya.

 

Darmawan menuturkan, guna merealisasikan lifting, setidaknya ada tiga faktor yang menjadi acuan utama. Pertama adalah kapitalisasi (modal) yang besar, memiliki teknologi tinggi, dan melakukan manajemen risiko yang baik.

 

"Otomatis kita lebih andalkan asing. Akibatnya itu menciutkan kinerja operasi PT Pertamina (Persero). Harusnya kebijakan utama itu bukan lifting," tutur Darmawan.

 

Darmawan mengharapkan dalam upaya merevisi undang undang (UU) Migas No.22/2001, pemerintah perlu menetapkan sejumlah kebijakan.

 

"Salah satunya, adalah memperbaiki acuan tata kelola hulu migas dengan meningkatkan industri migas nasional khususnya bagi perusahaan BUMN sektor migas," pungkasnya. (gnm)

 

 

 

Sumber