BNI Bersama BUMN Peduli Hadir bagi Warga Terdampak Bencana Sumatra

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Okezone)

 

 

 

JAKARTA - Komisi V DPR menilai adanya indikasi kartel dalam bisnis maskapai penerbangan di Indonesia. Indikasi tersebut terlihat dari masuknya korporasi Airlines dengan modal raksasa dari asing.Ketua Komisi V DPR, Laurens Bahang Dama, mengatakan saat ini investor asing semakin hegemonik dan berpotensi menguasai lebih dari 50 persen pasar airlines di Indonesia.

 

Bahkan, kata dia, kartel maskapai ini menyiasati dengan menanamkan modal raksasanya, yakni menanamkan sahamnya melalui pengusaha dalam negeri.

 

"Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masuknya airline asing melalu pengusaha domestik ini, berdampak besar bagi masyarakat Indonesia atau sebaliknya ?," kata dia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/3/2013).

 

"Mereka hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar penerbangan komersial dan menimbun duit di negerinya sendiri?," tambah dia.

 

Politikus PAN tersebut menambahkan, menjamurnya maskapai asing tentu perlu di kritisi. Sebab, modal asing tersebut hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar penerbangan namun tidak berkontribusi terhadap kesejahteraan rakyat.

 

"Sekali lagi, apakah kehadiran maskapai asing ini memiliki dua pertanyaan serius, bahwa apakah mereka hanya menjadikan wilayah penerbangan Indonesia sebagai pasar semata, atau bertujuan untuk menyejahterakan Indonesia," tuturnya.

 

Menurutnya, kartel maskapai penerbangan mirip dengan mirip dengan Kartel Impor Daging. Oleh sebab itu, pihaknya akan menyentil Dirjen Perhubungan yang memberikan izin dengan mudah terhadap pengusaha maskapai penerbangan.

 

Dia menduga bila bangkrutnya Batavia Air juga tak lepas dari permainan elit pengusaha dengan pihak Dirjen Perhubungan. "Kita akan soroti regulatornya, sehingga Dinas Perhubungan tidak mudah memberikan izin kepada maskapai penerbangan," jelas dia. (mrt)

 

 

 

Sumber