Kemenkop Salurkan Bantuan Tunai Rp1,6 M untuk Korban Banjir Sumatra

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA—Rancangan Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang sedang disusun di Dewan Perwakilan Rakyat dinilai tidak sesuai dengan filosifi yang diharapkan.

 

Ketua Komite Tetap Kebijakan Bidang Properti dan Kawasan Industri Teguh Satria mengungkapkan seharusnya RUU disusun dengan asas gotong royong berdasakan Pancasila, sedangkan  RUU yang ada tidak seperti itu.

 

“Saya sudah baca RUU-nya. Berdasarkan RUU itu, pemanfaatan dana tapera hanya diperuntukkan bagi yang ikut menabung saja. Lalu bagaimana masyarakat yang tidak ikut menabung, karena untuk cari makan saja susah,” kata Teguh saat dihubungi Bisnis, Senin (4/3/2013).

 

Aturan yang tengah disusun saat ini, sambungnya, seharusnya ditujukan untuk seluruh warga negara Indonesia. Saat ini terdapat backlog (kekurangan rumah) mencapai 15 juta unit.

 

“Sebagian besar masyarakat yang tidak mempunyai rumah tersebut belum tentu bisa menjadi anggota tapera. Tabungan ini seharusnya bisa memfasilitasi kebutuhan mereka dengan pembangunan rumah sosial,” ujarnya.

 

Melalui pemupukan dana iuran Tapera, jelasnya, bunga bank yang ada bisa dimanfaatkan untuk membangun rumah bagi masyarakat miskin. (bas)

 

 

 

Sumber