Menaker: Gubernur Wajib Tetapkan UMP 2026 Maksimal 24 Desember

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA -- Badan Reserse dan Kriminal Polri masih mengkaji temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada 26 perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran operasional.

 

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Suhardi Alius mengatakan pengkajian yang dilakukan Bareskrim Polri, yakni laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK yang mencantumkan 26 perusahaan telah memenuhi unsur pidana atau tidak.

 

Namun, Suhardi mengaku belum mengetahui sektor bisnis yang digeluti ke-26 perusahaan tersebut karena Bareskrim masih melakukan penelitian LPH.

 

"Memang secara etika kami bisa memberikan data setelah penyelidikan dilakukan, berpegang pada laporan BPK tersebut," jelas Suhardi ketika dikonfirmasi Bisnis, Minggu (3/3/2013).

 

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Brigjen Polisi Boy Rafli Amar menegaskan mayoritas perusahaan bergerak di bidang pertambangan, perkebunan, dan kehutanan.

 

Berdasarkan LPH, BPK menduga negara menanggung kerugian hingga miliaran rupiah karena penyimpangan yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut. Dugaan penyimpangan terjadi sepanjang 2011.

 

Menurutnya, dari laporan BPK, pelanggaran yang diduga dilakukan oleh ke-26 perusahaan itu, seperti menggunakan lahan tanpa mengantongi surat izin, tumpang tindih izin, dan dugaan pelanggaran lainnya. (bas)

 

 

 

Sumber