Bos BEI Pede RI Masuk 10 Bursa Besar Dunia Lewat Demutualisasi

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA- Kadin DKI Jakarta meminta manajemen Pelabuhan Tanjung Priok dapat lebih memahami kebutuhan pelaku usaha dan menjauhi kebijakan-kebijakan kontraproduktif dalam memajukan kinerja dunia usaha.

 

 

 

Kadin DKI juga berharap pengembangan Pelabuhan Marunda Jakarta Utara sebagai alternatif pelabuhan Tanjung Priok dapat dipercepat dengan memperbanyak saham Pemprov DKI Jakarta dalam pengelolaan Pelabuhan Marunda.

 

 

 

“Kami berharap manajemen Pelindo Tanjung Priok tidak mengeluarkan kebijakan kontraproduktif yang dapat memperkecil peran dunia usaha swasta,” kata Syafrizal BK, Wakil Ketua Umum Bidang Multimoda dan Transportasi Kadin DKI Jakarta kepada Bisnis, hari ini (3/3).

 

 

 

Dia mengatakan hal itu menyusul adanya keresahan kalangan pelaku usaha di Pelabuhan Priok menyusul semakin sulitnya akses berusaha di pelabuhan karena manajemen Pelindo kini ingin mengambilalih seluruh kegiatan jasa kepelabuhanan melalui pembentukan sejumlah anak perusahaan oleh Pelindo II di Tanjung Priok.

 

 

 

“Pemerintah mesti peka dalam mengakomodir hal ini (kegiatan usaha), sebab jika tidak akan semakin banyak kegiatan usaha yang gulung tikar di pelabuhan,” tuturnya.

 

 

 

Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Bobby  R.Mamahit menegaskan, fungsi pelabuhan umum seperti di Tanjung Priok mesti difungsikan untuk kepentingan umum.

 

 

 

Pemerintah tetap mendorong semua pelaku usaha di pelabuhan bisa dapat tumbuh bersama demi peningkatan pelayanan jasa kepelabuhan di Tanah Air.

 

 

 

“Ukuran pertumbuhan itu yakni meningkatkan kualitas dan produktivitas bongkar muat serta waktu tunggu dalam pelayanan keluar masuk barang (dwelling time),” ujarnya.(k1/yus)

 

 

 

Sumber