Segini Gaji Debt Collector RI Setiap Tarik Mobil Nunggak Kredit

[Parno Pemilik Lapak 0]

SAMARINDA--Bank Indonesia mendorong pemerintah daerah mengedepankan alokasi anggaran untuk penyediaan infrastruktur dasar, guna memperkuat daya saing demi memperkuat basis-basis pertumbuhan domestik sehingga memacu pertumbuhan ekonomi.

 

Bank sentral mencatat alokasi belanja modal di hampir seluruh daerah terhadap total anggaran secara umum masih rendah. Pangsa ‘belanja modal’ terhadap APBD di luar Jawa memang lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa, sejalan dengan luasnya ruang kebutuhan pengembangan infrastruktur.

 

Namun, Bank Indonesia menyatakan nilainya masih jauh dari kebutuhan pengembangan infrastruktur yang memadai.

 

“Untuk memperkuat basis-basis pertumbuhan domestik, sudah saatnya kita lebih mengedepankan alokasi anggaran untuk penyediaan infrastruktur dasar, guna memperkuat daya saing daerah,” kata Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution, pada peresmian Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (28/2/2013).

 

Hadir dalam peresmian tersebut Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Awang Faroek Ishak, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim Ameriza M. Moesa, Dirut BPD Kaltim Zainuddin Fanani dan lainnya.

 

Darmin mengungkapkan ke depan, dinamika perekonomian di daerah masih akan menghadapi tantangan yang cukup berat. Luasnya dimensi dan kompleksnya permasalahan krisis di negara maju, diperkirakan akan menyebabkan pemulihan ekonomi global berjalan cukup lama.

 

Karena itu, katanya, kemampuan daerah untuk dapat memacu pertumbuhan ekonomi, akan sangat ditentukan oleh dua hal yakni kemampuan menggali dan memperkuat basis-basis pertumbuhan domestik dan menggali potensi dan keunikan  yang ada di daerah sebagai keunggulan komparatif.

 

“Apalagi bagi Kaltim, penyediaan infrastruktur khususnya prasarana jalan untuk meningkatkan konektivitas mutlak diperlukan. Ini akan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, sehingga dapat menarik investasi lebih besar,” papar Darmin.

 

Terkait hal itu, Awang Faroek menegaskan sesuai perencanaan pembangunan utamanya masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI), Kaltim terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diwujudkan dengan pembangunan infrastruktur.

 

Di antaranya pembangunan jalan dan jembatan lintas Kalimantan, jalan tol, pengembangan bandara, pelabuhan laut dan peti kemas, rel kereta api hingga pembangunan kelistrikan.

 

Bank Indonesia, lanjut Darmin, juga akan mendorong agar sektor perbankan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, terutama di daerah yang selama ini kurang terlayani.

 

Terkait dengan hal itu, pada 23 November 2012, Bank Indonesia telah mengumumkan pengaturan penyesuaian kegiatan usaha dan perluasan jaringan kantor bank berdasarkan modal.

 

Caranya adalah dengan menerapkan mekanisme insentif dan disinsentif, melalui penggunaan alokasi modal inti, yang nilainya akan berbeda berdasarkan jenis jaringan kantor yang akan dibuka dan di zona mana jaringan kantor tersebut dibuka.

 

“Dengan mekanisme ini, alokasi modal inti yang diperlukan untuk membuka jaringan kantor di zona yang cenderung sudah memiliki banyak bank (daerah jenuh), akan lebih tinggi dibandingkan dengan alokasi modal inti untuk pembukaan jaringan kantor bank di zona yang jumlah kantor bank-nya relatif sedikit,” urai Darwin.

 

Bagi bank-bank yang telah menunjukkan keberpihakannya kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),  Bank Indonesia juga memberi insentif dalam persyaratan pembukaan jaringan kantor bank.

 

“Saya ingin memberikan apresiasi terhadap perbankan di Kaltim yang telah mengarahkan sebagian besar portofolio kreditnya untuk mendukung pembiayaan di sektor ekonomi produktif,” tegasnya.

 

Bank Indonesia Provinsi Kaltim  mencatat penyaluran kredit perbankan di wilayah ini pada 2012 mencapai Rp51,42 triliun, tumbuh 24,86% secara year on year (yoy).

 

Pesatnya pertumbuhan kredit pada tahun lalu terutama didorong oleh kredit produktif yakni kredit investasi dan modal kerja.

 

“Bahkan pangsa kredit produktif di Kaltim mencapai 66,46%. Kinerja perbankan pada 2012 menunjukkan perkembangan yang menggembirakan terlihat dari jumlah jaringan kantor dan aset perbankan,” kata Ameriza.

 

Pada 2012, jumlah kantor mencapai 504 unit. Meningkat 71 kantor dibandingkan dengan posisi 2010. Perkembangan positif juga ditunjukkan oleh total aset perbankan pada 2012 yang mencapai Rp105,06 triliun, atau tumbuh 22,14% (yoy).

 

Dari sisi penghimpunan dana masyarakat, total DPK di Kaltim pada 2012 tercatat Rp79,30 triliun, tumbuh 19,82% (yoy) yang terutama didorong oleh pesatnya pertumbuhan giro yang mencapai 46,72%. (wde) (Foto: JibiPhoto/Siti Munawaroh)

 

 

 

Sumber