Anak Buah Purbaya Diangkat Jadi Komisaris BNI

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA--Kementerian Perumahan Rakyat masih menunggu kepastian dua surat yang diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sejak awal tahun ini.

 

Surat pertama adalah permintaan untuk mengembalikan koefisien lantai bangunan (KLB) dari 3,5 menjadi 6 agar rumah susun milik bisa dibangun lebih tinggi.

 

KLB 6 sebetulnya sudah disetujui saat DKI Jakarta dipimpin Sutiyoso tetapi KLB turun menjadi 3,5 saat kepemimpinan Fauzi Bowo.

 

Pengubahan KLB tersebut dibutuhkan agar pembangunan rusunami bisa kembali dilakukan.

 

"Sebetulnya Jokowi sudah menyetujui perubahan angka KLB tersebut. Tapi, masih dibahas oleh dinas yang berada di bawahnya," ujar Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz saat Media Gathering bersama Kemepera, Jumat (1/3/2013).

 

Surat lainnya adalah permintaan agar tugas penetapan izin mendirikan bangunan diserahkan kepada Dinas Tata Ruang DKI Jakarta, bukan berada di bawah langsung Gubernur DKI melalui tim penasihatnya.

 

Selama ini, urai Djan, proses pengajuan IMB harus dibahas melalui tim penasihat Gubernur yang membahasnya setiap dua minggu sekali, padahal jumlah pengajuan sangat banyak.

 

Untuk menyederhanakan proses, dia harap pemberian IMB bisa dilakukan oleh Dinas Tata Ruang DKI.

 

"Sifatnya bukan mandatori seperti saat ini. Jika Gubernur merasa perlu melakukan pemeriksaan akan pembangunan gedung tertentu, bisa saja dilakukan penilaian oleh tim penasihat itu," katanya.

 

Kedua surat tersebut, sambungnya, sudah diserahkan dan masih dibahas oleh Pemprov DKI Jakarta sampai saat ini.   (ra)

 

 

 

 

Sumber