Menaker: Gubernur Wajib Tetapkan UMP 2026 Maksimal 24 Desember

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA-- DPRD DKI Jakarta mengusulkan panyaluran anggaran untuk pembayaran gaji guru non PNS bantu diambil alih Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Jakarta.

 

Langkah tersebut diharapkan agar guru non PNS dipastikan memperoleh gaji rutin tiap bulan, tanpa menunggu per triwulan seperti yang kerap terjadi selama ini.

 

Wakil Ketua Komisi E Bidang Kesejahteraan, Igo Ilham mengatakan mekanisme pencairan anggaran untuk gaji guru non PNS sebaiknya tidak lagi di bawah kontrol Dinas Pendidikan (Disdik), tetapi langsung melalui kendali BPKD.

 

"BPKD seharusnya menjadi lembaga yang mengatur pencairan dana untuk gaji dan tunjangan guru honorer dan guru bantu. Data seluruh guru non PNS pastinya sudah lengkap di Disdik dan tinggal disinkronkan dengan BPKD," ujarnya,  Kamis (28/2). (bas)

 

 

 

Sumber