Kala PNM Dampingi Ibu-ibu Mekaar Berperan Sebagai Penguat Keluarga

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan agar anggaran pendidikan untuk tahun anggaran 2013 digunakan tepat waktu dan tepat sasaran.

 

Dalam pengantarnya pada rapat kabinet terbatas siang ini, Kamis (28/2) SBY mengingatkan urgensi untuk mengimplementasikan anggaran pendidikan secara tepat waktu dan tepat sasaran.

 

Pasalnya, lanjutnya, ada sejumlah target yang ingin dicapai pemerintah dalam 2 tahun terakhir, 2013 - 2013 di bidang pendidikan.

 

Antara lain pembangunan infrastruktur pendukung pendidikan serta kepentingan-kepentingan meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan.

 

"Sekarang sudah Februari. Besok sudah 1 Maret. Saya ingatkan agar anggaran pendidikan digunakan tepat waktu dan tepat sasaran. Jangan sampai implementasi anggaran pendidikan terhambat dan bermasalah," ujarnya.

 

SBY mengingatkan jajarannya untuk melakukan koordinasi yang baik dalam hal implementasi anggaran pendidikan.

 

Selain koordinasi internal pemerintahan, lanjutnya, juga harus ada koordinasi antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pengesah anggaran.

 

"Jangan sampai ada yang tidak klop. Dengan demikian, pendidikan yang menjadi prioritas pembangunan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya," ujarnya.

 

SBY juga mengingatkan pentingnya akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Hal itu, lanjutnya, juga telah dibicarakan ketika menerima Ketua DPR Marzuki Alie dan sejumlah pimpinan DPR di Kantor Presiden awal pekan ini.

 

"Kami tidak ingin di masa depan ada masalah-masalah terkait APBN apakah dalam bentuk penyimpangan ataupun kejahatan korupsi yang melibatkan oknum DPR maupun oknum pemerintah," katanya.

 

Pemerintah hari ini menyelenggarakan rapat kabinet terbatas dengan agenda mebahas implementasi anggaran pendidikan untuk tahun anggaran 2013.

 

Hadir antara lain Menteri Pendidikan M. Nuh, Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Polhukan Joko Suyanto, dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam. (bas)

 

 

 

Sumber