Mendag Bidik Ekspor Naik 2 Kali Lipat Berkat Pakta Dagang RI-Rusia Dkk

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA—Pemerintah menyiapkan alokasi anggaran dana sebesar Rp7,8 triliun dari APBN untuk pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan pada 2013.

 

Suhatmansyah IS,Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), menjelaskan alokasi anggaran tersebut akan diprioritaskan pada pengembangan kawasan perbatasan diantaranya provinsi Kalimatan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

 

Dalam pembangunannya, lanjutnya, pihaknya akan meningkatkan wilayah prioritas kawasan perbatasan darat yang difokuskan pada 111 kecamatan yang terbagi dalam 3 kategori yang memiliki potensi besar pada sumber daya alam.

 

Dia juga mengatakan porsi alokasi dana yang diperoleh dari Kementerian Pekerjaan Umum lebih besar jika dibandingkan dengan Kementerian lain.

 

Kendati demikian, jelas dia, alokasi anggaran pemerintah yang hanya Rp7,8 triliun tidak memberikan signifikansi guna membangun kawasan perbatasan sebagai beranda depan. Padahal, kawasan perbatasan memiliki kekayaan dan prospek potensi yang begitu besar dan luar biasa.

 

Menurutnya, hal ini berbanding terbalik dengan provinsi Kalimatan Timur sebagai daerah penghasil kayu, batu bara, dan minyak, yang memberikan sumbangan terhadap APBN hingga sebesar Rp497 triliun setiap tahun.

 

“Kesenjangan APBN gak balance, anggaran pemerintah tak ada apa-apanya, pemerintah hanya main-main. [Jadi], minimal dana harus Rp100 triliun setiap tahun kalau ingin membangun beranda depan karena buat kepentingan Indonesia sendiri,” ujarnya di sela-sela acara rapat koordinasi khusus mengenai potensi dan investasi di kawasan perbatasan RI, Rabu (27/2).

 

Dia juga mengatakan pembangunan di kawasan perbatasan terkendala oleh birokrasi dan infrastuktur yang kurang memadai.

 

Endang Kesumayadi, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pembangunan Kawasan Perbatasan, menyatakan pihaknya mendesak kepada seluruh kementerian terkait agar lebih fokus untuk mengelola kawasan perbatasan demi mempertahankan kedaulatan bangsa.

 

(faa)

 

 

 

Sumber