Prabowo Teken PP Pengupahan, Tetapkan Formula Baru Kenaikan Upah 2026

[Parno Pemilik Lapak 0]

SEMARANG--Kalangan  Bank Perkreditan Rakyat mengaku keberatan dengan rencana Bank Indonesia meningkatkan modal minimal hingga Rp4 miliar-Rp10 miliar, meskipun mereka mengakui peningkatan modal secara bertahap mutlak diperlukan.

 

 

 

Teruna Jaya Tarigan, Sekjen Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), mengaku pihaknya belum pernah diajak diskusi oleh Bank Indonesia (BI) mengenai rencana penerbitan aturan kenaikan modal minimal.

 

 

 

“Pada prinsipnya kami setuju BPR untuk meningkatkan modal minimal, namun tentunya besarannya harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing BPR tidak bisa dipaksakan,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (27/23).

 

 

 

Menurutnya, apabila BPR diwajibkan menambah modal namun belum dibutuhkan maka akan tercipta inefisiensi. “Coba bayangkan apabila BPR tingkat kecamatan dengan aset kecil diwajibkan untuk memiliki modal Rp4 miliar, mau diapakan modal itu?”

 

 

 

Perbarindo segera melakukan kajian mengenai besaran penambahan modal guna memberikan masukan kepada bank sentral dalam calon regulasi itu.

 

 

 

Menurutnya, BI juga tidak boleh memaksakan BPR untuk merger melalui ketentuan aturan modal minimal tersebut.

 

 

 

Konsep perampingan jumlah BPR dengan merger, menurut dia, mudah diucapkan namun sulit dilakukan. Hal tersebut disebabkan karena sulit untuk menyatukan visi, kultur, hingga sumber daya manusia dari dua atau lebih entitas BPR.

 

 

 

“Secara statistik kami melihat merger hanya bisa dilakukan apabila pemiliknya sama. Ini yang terjadi pada BPR milik pemerintah daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah,” ujarnya.

 

 

 

Bank sentral kembali melontarkan wacana untuk meningkatkan modal bagi BPR dengan berdasarkan zona wilayah atas kepadatan penduduk dan kecepatan perputaran uang.

 

 

 

BPR yang berada di zona satu akan diwajibkan memiliki modal minimum Rp10 miliar, sementara zona dua Rp6 miliar dan zona tiga Rp4 miliar. (if)

 

 

 

Sumber