MBG Tetap Disalurkan ke Siswa saat Libur Sekolah, Bagaimana Skemanya?

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA—Dewan Koperasi Indonesia mengingatkan Kementerian Koperasi dan UKM harus mengoptimalkan kinerja untuk memfasilitasi akses pembiayaan terhadap usaha pelaku koperasi sebagai gerakan ekonomi kerakyatan.

 

Teguh Boediana, Anggota Dewan Pakar Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), triliunan yang dikucurkan perbankan untuk konsumsi kredit, jumlah untuk koperasi masih sangat minim.

 

"Dari sekitar Rp3.000 triliun yang dikucurkan perbankan ke pelaku koperasi, serapan maksimalnya hanya sekitar Rp2 triliun. Ini jelas tidak mencerminkan ketidakberpihakan perbankan kepada koperasi,” ujarnya, Minggu (24/2/2013).

 

Koperasi, katanya, tidak akan pernah mampu mandiri apabila tidak ada perhatian dari pemerintah untuk memfasilitasi modal kerja kelompok tersebut. 

 

Untuk itulah Kementerian Koperasi dan UKM harus bisa memfasioitasi akses permodalan tersebut kepada perbankan nasional.

 

Saat ini memang ada program kredit usaha rakyat (KUR) maupun Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang masing-masing mengalokasikan pembiayaan kepada pelaku koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM).

 

Akan tetapi, prosesnya tetap menyudutkan koperasi maupun pelaku usaha sektor riil sebab, prinsip dasar perbankan masih menjadi acuan. Akibatnya, KUMKM mengalami kesulitan mendapatkan akses kredit melalui KUR maupun LPDB.

 

”Perbankan bahkan sudah melupakan jati dirinya sebagai agen of development. Orientasi lebih mengarah profit oriented,” ujar Teguh.  (ra)

 

 

 

Sumber