Menteri PU Pastikan Anggaran Bencana Tak Ganggu Proyek Nasional 2026

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA--Masih tingginya penggunaan solar untuk pembangkit listrik membuat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan sejumlah insentif untuk pengembangan dan penggunaan energi baru dan terbarukan di pembangkit listrik.

 

Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan pihaknya telah mengusulkan insentif dalam bentuk feed in tariff listrik dari tenaga surya untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang berbahan bakar solar.

 

Dengan begitu diharapkan nantinya dapat mengurangi penggunaan solar, karena pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dapat memasok listrik menggantikan PLTD ketika siang hari.

 

Dalam rancangan Peraturan Menteri ESDM, Rida mengungkapkan telah mengusulkan feed in tariff listrik dari tenaga surya sebesar US$0,25 hingga US$0,30 per kilowatt hour (KWh). 

 

"Untuk pembangkit yang tingkat kandungan dalam negeri [TKDN] diatas 40%, maka berhak mendapat feed in tariff sebesar US$0,30, " katanya akhir pekan ini.

 

Rida mengungkapkan dengan feed in tariff sebesar itu diharapkan dapat merangsang pihak swasta untuk mengembangkan panel surya di Tanah Air. 

 

Pasalnya, hingga kini teknologi pembangkit listrik tenaga surya masih relatif mahal.

 

Karena mahalnya teknologi surya itu jugalah Kementerian ESDM hanya menggunakan panel surya tanpa batere, sehingga hanya bisa memasok listrik pada siang hari.

 

"Panel surya yang digunakan nantinya tanpa batere, karena harganya mahal dan batas usia pemakaiannya hanya 3 tahun. 

 

Selain itu, panel suryanya juga tida menggunakan pendeteksi surya seperti di China dan Eropa, jadi tidak dapat bergerak," jelasnya.

 

Awalnya, lanjut Rida, Kementerian ESDM tidak ingin menyamakan feed in tariff listrik dari tenaga surya di seluruh Tanah Air. 

 

Soalnya setiap daerah memiliki karakteristik cadangan surya yang berbeda, seperti geografis, kelembaban dan bentuk awan.

 

Akan tetapi, kategorisasi tersebut dianggap kurang ilmiah dan berpotensi memperumit iklim investasi tenaga surya, pihaknya akhirnya mengusulkan penyamaan feed in tarif itu.   (ra)

 

 

 

Sumber