Bos BTN: Korban Bencana Sumatera Bisa Tunda Cicilan KPR 1 Tahun

[Parno Pemilik Lapak 0]

SAMARINDA : BPD Kaltim mengincar kenaikan penyaluran kredit usaha kecil mikro dan menengah menjadi Rp5,1 triliun, seiring upaya bank tersebut memacu portofolio pembiayaan di sektor ini melalui sejumlah strategi, termasuk lingkage program kerjasama APEX BPR dan membangun komunitas mikro kecil pada kegiatan Wisata Belanja.

 

Bank milik pemerintah daerah Kalimantan Timur (Kaltim) ini merencanakan porsi penyaluran pembiayaan untuk sektor usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) sebesar 20% dari total kredit yang dikucurkan. Pada tahun ini, BPD Kaltim membidik total penyaluran kredit mampu mencapai Rp19,6 triliun.

 

Pemimpin Divisi Kredit Retail & UMKM BPD Kaltim H. Hairuzzaman mengatakan total kredit UMKM direncanakan sebesar Rp5,1 triliun dan masih ada sekitar Rp2,1 triliun yang harus disalurkan ke sektor ini. Sampai akhir 2012, BPD Kaltim mencatat realisasi penyaluran kredit UMKM sudah mencapai Rp2,9 triliun atau hampir Rp3 triliun.

 

“Ini dari sisi suplai bank, tetapi permintaan terlalu kecil. Ini risiko BPD Kaltim yang surplus unit. Sementara kami harus berhati-hati menyalurkan kredit di sektor ini karena pelaku belum siap khususnya mikro dan kecil. Mereka umumnya belum siap menerima sistem bank, masih menggunakan pola pelepas uang,” kata Hairuzzaman kepada Bisnis, akhir pekan ini.

 

Pelaku usaha mikro, kata Hairuzzaman, umumnya belum bankable meski dari sisi usaha layak untuk dibiayai. Sementara itu, pelaku usaha kecil ada yang sudah bankable, hanya pencatatan (pembukuan) dan jaminan yang belum sempurna.

 

Seiring upaya meningkatkan pembiayaan di sektor UMKM ini, menurut Hairuzzaman, BPD Kaltim  mengarahkan strategi melalui pengembangan lingkage program dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan koperasi. Saat ini BPD Kaltim telah menjalin kerjasama dengan dua BPR di Kutai Kartanegara dan Kutai Timur.

 

“Linkage yang kami inginkan secara channeling. Jadi kami salurkan kredit langsung ke anggota koperasi dan BPR, suku bunga kami yang tetapkan, koperasi dan BPR mendapatkan fee. Ini supaya usaha mikro kecil memiliki margin yang besar,” ujar Hairuzzaman.

 

Melalui pola ini, BPD Kaltim berharap mampu memperbesar populasi atau jumlah debitur UMKM yang dibiayainya. Saat ini, jumlah nasabah UMKM BPD Kaltim sebanyak 7.500 debitur dan ditargetkan terus bertambah menjadi 10.000 debitur.

 

“Kami akan mengembangkan lingkage program ini melalui kerjasama APEX BPR. Pada 2013 ini akan hidupkan APEX BPR. Kami akan siapkan infrastruktur pendukungnya. Kami proyeksikan selama 3 tahun mampu meraih Rp100 miliar atau 5% portofolio UMKM dari kerjasama APEX BPR ini.”

 

Sejak 14 Desember 2012, melalui MoU dengan Perbarindo, BPD Kaltim menjadi bank pembangunan daerah ke-6 di Indonesia yang ditunjuk Bank Indonesia sebagai APEX BPR. Dalam format kerjasama ini BPD Kaltim akan mengayomi BPR sehingga mereka bisa menyelenggarakan kliring, lalu lintas giro melalui BPD sebagai pelindungnya. Selain BPD Kaltim, bank pembangunan daerah lain yang ditunjuk sebagai APEX BPR yakni BPD Riau, Bank Nagari, BPD Kalsel, Bank Jatim dan BPD Jateng.

 

Menurut Hairuzzaman, format kerjasama APEX BPR setidaknya memberikan keuntungan bagi BPD, yakni dari sisi pengumpulan dana (pooling of fund), financial assistance (bantuan keuangan) dan bank bisa menyalurkan kredit ke sektor UMKM serta memperbanyak populasi UMKM.

 

Dirut BPD Kaltim Zainuddin Fanani sebelumnya mengatakan sebagai agen pembangunan pihaknya berupaya mendorong dan mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan mendukung pelaku UMKM. Ini karena sektor UMKM memiliki potensi yang luar biasa dan kurang tersentuh. Komitmen untuk terus meningkatkan pembiayaan kepada sektor UMKM dan penyaluran kredit tersebut akan dikucurkan secara merata di kabupaten/kota.

 

Strategi lain penyaluran kredit UMKM yang ditempuh BPD Kaltim yakni mewadai dan memfasilitasi komunitas UMKM, khususnya pedagang mikro dan kecil untuk berpartisipasi dalam kegiatan Wisata Belanja Kaltim. Langkah ini diharapkan membantu para pelaku memperoleh pasar ke masyarakat secara langsung dan mengembangkan usahanya.

 

“Konsep kegiatan Wisata Belanja ini akan digelar di seluruh kabupaten/kota, yang disesuaikan dengan potensi daerah dan dukungan pemda. Langkah ini kami harapkan menjadi strategi untuk bersaing dengan bank umum dalam penyaluran kredit UMKM,” ujar Hairuzzaman.

 

Saat ini, kegiatan Wisata Belanja Kaltim telah digelar di Samarinda, Tenggarong, Sangatta, Tanjung Selor, Bontang dan Berau. Rencananya, konsep ini akan dikembangkan pula di Balikpapan dan kota lainnya di Kaltim.

 

(Faa)

 

 

 

Sumber