Bakti BCA dan Nicholas Saputra Dukung Penenun Warna Alam Tanah Marapu

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Badan Pertanahan Nasional mengatakan persentase penolakan pembebasan lahan untuk jalan tol memang masih tinggi di Indonesia.

 

Direktur Pengaturan dan Pengadaan Tanah BPN Noor Marzuki mengatakan hal tersebut disebabkan stigma yang tertanam di benak masyarakat untuk pembangunan jalan tol yakni komersialisasi.

 

Padahal, lanjutnya, pengadaan jalan tol bukan semata-mata untuk kepentingan pengusaha akan tetapi  merupakan salah satu pengupayaan pertumbuhan jalan.

 

"Kita ini kan butuh jalan. Kalau tidak ada jalan, daerah yang satu dengan lainnya akan terus terisolasi," katanya kepada Bisnis, Sabtu (23/2).

 

Menurutnya, jika pembangunan jalan hanya mengandalkan pemerintah kebutuhan jalan tidak akan terpenuhi.

 

"Uang pemerintah itu kan terbatas. Selain itu pemerintahan yang baik itu bukan yang memiliki modal yang banyak akan tetapi yang melibatkan swasta dan masyarakat dalam pembangunan negara," ujarnya.

 

Oleh karena itu, jalan tol merupakan suatu terobosan untuk pertumbuhan jalan nasional. Akan tetapi, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) tersebut membutuhkan kompensasi untuk pengembalian investasi mereka.

 

"Jika sudah selesai masa konsensinya maka jalan tol itu akan menjadi aset negara juga yang akan membantu mobillisasi masyarakat," ungkapnya. (bas)

 

 

 

Sumber