Ini Beda Kopdes Merah Putih dengan Koperasi Konvensional

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA--Pengusaha mutiara mengeluhkan tidak adanya harmonisasi dan sinkronisasi aturan antara pemerintah pusat dan daerah.

 

Komisaris PT Oriental Mutiara Indonesia Sukamto mengungkapkan saat ini beberapa usaha mutiara tengah mengalami persoalan dengan kebijakan pemerintah daerah bahkan sampai mengalami pengrusakan properti.

 

"Mereka ini sudah menuntut ke pengadilan, dan sudah menang. Namun tetap dirusak juga propertinya. Saya sudah perjuangkan ini ke Kementerian tetapi belum ada tanggapan. Terakhir ini dirapatkan di kementerian Koordinasi Perekonomian," ujarnya kepada Bisnis, 22 Februari 2013.

 

Kasus yang dimaksudnya adalah perusakan properti milik PT Morotai Marine Culture (MMC) oleh Pemerintah Daerah Morotai. Sebelumnya perusahaan tersebut dituduh tidak membayar pajak restoran lantaran membuka kantik bagi para pekerja.

 

Padahal sebelum pemekaran wilayah menjadi Maluku dan Maluku Utara keberadaan MMC tidak pernah mendapat tekanan.

 

Persoalan lain juga tengah dihadapi PT Timor Otsuki Mutiara (TOM) di Kupang. Properti budidaya milik TOM dianggap menghalangi pembangunan pembangkit listrik di wilayah tersebut sehingga beberapa kali terlintar wacana pengusiran terhadap perusahaan tersebut.

 

Sukamto menilai kasus-kasus demikian dapat mengganggu integritas investasi di Indonesia. Terlebih pihak Kementerian juga cenderung tidak berani menghadapi kuasa pemerintah daerah. (arh)

 

 

 

 

 

 

Sumber