Emiten Tambang Boy Thohir (ADRO) Tebar Dividen Interim US$250 Juta

[Parno Pemilik Lapak 0]

 BALIKPAPAN--Pemerintah Kota Balikapan mengkhawatirkan permasalahan tumpang tindih lahan akan mempengaruhi iklim investasi karena mengganggu kepastian hukum bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di kota itu.

 

 

 

Walikota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan tumpang tindih lahan sebenarnya merupakan permasalahan yang dihadapi oleh hampir seluruh daerah di Indonesia. Kepemilikan surat ganda hingga pengklaiman kepemilikan lahan menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap tanah.

 

 

 

Permainan tanah tersebut diakuinya banyak dilakukan oleh para oknum yang memanfaatkan keadaan. “Ketika pemerintah berencana mengembangkan kawasan, oknum ini masuk dan kemudian mengkapling tanah melalui kepemilikan segel tanah,” ujarnya, Kamis (21/02).

 

 

 

Segel tanah .atau sering juga disebut sebagai Letter C, diakui Rizal sering menjadi salah satu keruwetan masalah tumpang tindih lahan ini. Dia mencurigai ada beberapa segel tanah yang sengaja dibuat hanya untuk mencari keuntungan.

 

 

 

Rizal menyebutkan salah satu lokasi yang masih kosong yang rentan terhadap tumpang tindih lahan yakni di Kawasan Industri Kariangau (KIK). Pemerintah daerah, baik kota maupun provinsi, hanya memiliki sebagian kecil dari total lahan yang berdasarkan rencana tata ruang dan tata wilayah (RTRW) Kota Balikpapan 2012-2032 ditetapkan seluas 2.721 hektare.

 

 

 

“Karena itu saya mewanti-wanti agar pelaku usaha juga melakukan kroscek ketika membeli tanah di wilayah ini utamanya ke BPN [badan Pertanahan Nasional],” tambahnya.

 

 

 

Dia mengindikasikan terjadinya juga praktik percaloan tanah yang mulai terlihat dari harga tanah yang tidak rasional di sekitar kawasan tersebut. Rizal menghimbau agar aparat daerah seperti lurah dan camat bisa menjadi pengontrol atas kepemilikan tanah di KIK. “Justru jangan malah ikut-ikutan mengambil untung?" (if)

 

 

 

Sumber