Borong Yuk, Anggur hingga Jeruk Diskon 20% di Transmart Full Day Sale

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Suryo Bambang Sulistio. (Foto: Okezone)

 

 

 

JAKARTA – Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Fahmi Idris menolak upaya digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin. Pasalnya Munaslub tersebut dinilai sebagai upaya untuk melengserkan Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto."Kadin itu kan organisasi bisnis, saya cukup banyak pengalaman di organisasi bisnis, sudah puluhan tahun. Tidak ada itu yang namanya mekanisme Munaslub dalam organisasi bisnis. Munaslub itu kan mekanisme partai politik," ujar Fahmi Idris melalui laporan tertulisnya kepada Okezone, Kamis (21/2/2013).

 

Fahmi selaku Ketua Dewan Penasihat Kadin mengaku sudah mendengar adanya usulan untuk menggelar Munaslub sebagai solusi atas sejumlah ketidaksepakatan dari sejumlah pihak terhadap Kadin Pusat. Menurutnya, agak aneh kalau solusi yang ditawarkan oleh pihak-pihak yang tidak puas ini dengan mekanisme Munaslub.

 

"Seperti yang saya katakan, perselisihan bisnis itu mekanisme wajarnya diselesaikan dengan perundingan, bukan ujug-ujug mendesak Munaslub. Ini agak aneh," tambah dia.

 

Oleh sebab itu, Fahmi mewakili Dewan Penasihat Kadin Pusat dengan tegas menolak usulan Munaslub sebagai solusi permasalahan, karena mekanisme itu tidak sesuai dengan cara kerja dunia bisnis atau dunia usaha. "Saya mewakili Dewan Penasihat Kadin jelas menolak adanya Munaslub Kadin."tuturnya.

 

Di sisi lain, Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto melihat, adanya sejumlah usulan Munaslub yang muncul belakangan ini dimaklumi sebagai bentuk kurangnya pemahaman yang menyeluruh terhadap upaya Kadin Indonesia melakukan reformasi melalui jalan depolitisasi agar tercipta iklim organisasi yang profesional.

 

"Kadin Indonesia telah menunjuk sejumlah anggota untuk secara persuasif melakukan pendekatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga program yang sudah dicanangkan bisa dilaksanakan dengan baik," pungkasnya.

 

Dia menjelaskan,  tindakan tegas perlu dilakukan guna mencegah terjadinya friksi-friksi yang kontraproduktif terhadap visi dan misi Kadin Indonesia.

 

"Kadin Indonesia sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional dan daerah memerlukan sebuah iklim organisasi dunia usaha yang bebas dari kepentingan luar organisasi, khususnya dunia politik," tukas dia. (mrt)

 

 

 

Sumber