Cara pembatalan pinjaman Uatas

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA- PSSI di bawah pimpinan Djohar Arifin Husin berdasarkan kesepakatan dengan Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia dan Kemenpora, diminta menggelar kongres guna menyelesaikan polemik pada 17 Maret mendatang.

 

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo mengatakan kongres yang akan diikuti "voters" sesuai dengan Nota Kesepahaman (MoU) itu, rencananya akan digelar di Jakarta.

 

"Pemerintah akan mendukung penuh kongres dengan memenuhi empat syarat sesuai dengan MoU," katanya usai penandatanganan kesepakatan di Kantor Kemenpora Jakarta, Senin (18/2).

 

Menurut dia, dengan adanya kongres menjelang batas akhir dari FIFA yaitu 20 Maret, dipastikan ada aturan yang dilanggar yaitu terutama dalam hal masa waktu persiapan untuk menggelar kongres. Seharusnya pemberitahuan dilakukan enam pekan sebelum kongres.

 

"Kita harus maklumi, karena ini adalah kejadian tidak normal. Makanya, kami akan koordinasi dengan AFC dan FIFA," kata politisi dari Partai Demokrat ini.

 

Roy Suryo menambahkan, PSSI di bawah pimpinan Djohar Arifin Husin diharapkan segera mempersiapkan perkembangan terkait pelaksanaan kongres dalam beberapa hari ke depan.

 

Ditanya siapa yang akan menggendalikan pelaksanaan kongres, Roy Suryo menegaskan akan melibatkan semua pihak baik PSSI, KPSI serta Komite Olimpiade Indonesia (KOI).

 

"Jika kongres nanti berjalan lancar, Insya Allah polemik sepak bola akan tuntas. Selain itu, secara otomatis KPSI akan bubar," kata Roy.

 

Sementara itu, perwakilan KPSI La Nyalla Mattalitti menyambut baik kesepakatan yang dilakukan dengan PSSI yang difasilitasi Menpora dan KOI.

 

Menurut dia, dengan adanya kesepakatan itu, permasalahan cepat selesai. "Coba ini dilakukan sejak dulu. Tetapi untuk masalah 'voters', itu soal nama. Jika ada yang masa baktinya berakhir, saya masih bisa memaklumi. Untuk yang 'carteker', yang patut dipertanyakan," katanya usai pertemuan.

 

Berdasarkan MoU Kuala Lumpur, 7 Juni 2012, peserta kongres adalah "voters" yang menggunakan hak pilihnya pada Kongres Luar Biasa (KLB) Solo pada 9 Juli 2011.(Antara/fsi)

 

 

 

 

Sumber