Menteri PU Pastikan Anggaran Bencana Tak Ganggu Proyek Nasional 2026

[Parno Pemilik Lapak 0]

 JAKARTA--Pemerintah mengaku kesulitan membebaskan lahan di tol Akses Tanjung Priok lantaran harga yang diminta masyarakat jauh dari harga aparsial.

 

Kepala Satuan Kerja Jalan Bebas Hambatan Akses Tanjung Priok Kementerian Pekerjaan Umum Bambang Nurhadi mengungkapkan selain tanah milik masyarakat juga terdapat tanah milik instansi pemerintah.

 

 

 

"Tanah milik BUMN dan pemerintah juga termasuk lambat dalam pembebasannya," ujar Bambang di Jakarta, Senin (18/2).

 

 

 

Dia menjelaskan harga aparsial yang dipatok pemerintah ialah Rp12 juta per meter persegi sementara yang diminta beberapa oknum masyarakat mencapai Rp35 juta per m2..

 

 

 

Tingginya harga ekpektasi masyarakat itu membuat enam tiang penyangga di salah satu seksi  jalan tol yang dibangun elevated itu tidak bisa dilakukan konstruksi.

 

 

 

Ia mengungkapkan tim pengadahan tanah (TPT) telah berkomunikasi dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk menyelesaikan masalah tersebut. Wagub DKI paparnya, sudah menyatakan harga tanah tidak mungkin dibayar di atas harga aparsial karena sudah diatur dalam Undang-Undang.

 

 

 

"Selain itu ada juga masalah tanah klaim ahli waris ex-Dobo (Mba Priok). Tanah itu secara hukum milik Pelindo nantinya pelindo yang akan berurusan dengan ahli waris itu," paparnya. (if)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber