Dukung Industri Kreatif, BNI Gelar Nobar Film "Timur" di 3 Kota

[Parno Pemilik Lapak 0]

SUPIORI—Sebelum Desember 2011, terang bukanlah barang murah di Supiori, Provinsi Papua. 

 

Pada 23 Desember 2011, kabupaten yang digugus oleh sekitar 167 pulau ini baru menjalani program kelistrikan yang diusung oleh pasangan Bupati-Wakil Bupati Supiori, Fredrik Menufandu dan Yan Imbab.

 

Program kelistrikan tersebut merupakan program pemasangan jaringan listrik yang menggunakan sistem pra-bayar.

 

Obeth, warga Supiori sekaligus pemuka agama setempat, mengenang sebelum adanya program kelistrikan di Supiori, keluarganya harus menyediakan bensin sebanyak 5 liter setiap malamnya untuk penerangan melalui genset.

 

Harga bensin di Supiori jelas berbeda dengan Jawa. Harga bensin di Jawa Rp4.500/liter, dan selalu diributkan setiap kali akan naik, sedangkan di Supiori harga bensin dibanderol sebesar Rp10.000/liter, 122% lebih tinggi.

 

Obeth mengungkapkan bensin sebanyak 5 liter itu hanya mampu menerangi rumahnya selama 8 jam, hanya untuk penerangan saja dari pukul 18.00-02.00. Artinya, penerangan selama 8 jam harus ditebus Rp50.000 per malam oleh keluarga Obeth.

 

Ironisnya, Wakil Bupati Supiori Yan Imbab mengungkapkan hampir seluruh warga Supiori berada di bawah garis kemiskinan dengan rata-rata pendapatan Rp500.000 per kapita per bulan.

 

Program kelistrikan memang sudah dijalankan sejak 23 Desember 2011, namun keluarga Obeth baru merasakannya pada Desember 2012 lalu. Dia mengakui keluarganya terbantu dengan adanya program tersebut.

 

Yan Imbab mengungkapkan Pemda Supiori sampai saat ini telah mengalokasikan Rp16 miliar untuk program kelistrikannya. Dana itu digunakan untuk pembangunan jaringan, pemasangan meteran, dan pembelian voucher perdana senilai Rp100.000 untuk tiap meteran.

 

“Dananya diambil dari dana otonomi khusus. Untuk 2013, kami dapat [dana otonomi khusus sebesar] Rp69 miliar,” ujarnya.

 

Dia mengakui Pemda Supiori masih sangat tergantung dari pemerintah pusat untuk mewujudkan program kelistrikannya. Pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten yang dimekarkan pada 2003 ini hanya sebesar Rp5 miliar/tahun.

 

Kesulitan itu, jelas Yan Imbab, terutama dirasakan untuk pembangunan jaringan listrik di wilayah kepulauan.

 

“Kami mengharapkan adanya dukungan biaya untuk jaringan kelistrikan di wilayah kepulauan sini,” ujarnya.

 

Selain mengharapkan bantuan pemerintah pusat, Yan Imbab juga meminta pemerintah pusat bisa mendorong pihak swasta agar berminat mananamkan investasinya untuk jaringan listrik Supiori.

 

Yan Imbab mengemukakan jumlah kepala keluarga (KK) yang ada di Kabupaten Supiori berada di kisaran 6.000-7.000 KK. 

 

Dia berkomitmen pihaknya mampu mencapai rasio elektrifikasi 100% pada 2016, walaupun diakuinya bukan tugas yang mudah.

 

Daud Batti, Manager Assistant PLN Jaringan Biak, mengungkapkan saat ini rasio elektrifikasi di Kabupaten Supiori baru mencapai 30% dengan sekitar 1.900 KK yang mendapatkan elektrifikasi.

 

Senada dengan Yan Imbab, dia mengatakan tantangan PLN dalam elektrifikasi wilayah Kabupaten Supiori memang terletak di wilayah-wilayah kepulauan.

 

Oleh karena itu, PLN rencananya akan menggunakan solar home system (SHS) atau lampu super ekstra hemat energi (SEHEN) untuk elektrifikasi wilayah tersebut, minimal untuk penerangannya.

 

“[wilayah] Pulau-pulau kemungkinan pakai SHS atau SEHEN,” katanya.

 

Selain itu dalam program pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 pulau, dua kampung di Kabupaten Supiori, kampung Manggonswan dan kampung Mbruandi, termasuk di antaranya.

 

Daud mengatakan elektrifikasi Supiori bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Karang Mulia yang memiliki kapasitas daya 12 Megawatt. 

 

PLTD tersebut juga memasok listrik untuk Kabupaten Biak Numfor, selain Kabupaten Supiori. Pasokan listrik untuk kedua wilayah itu masing-masing sebesar 9 Megawatt (Biak Numfor) dan 900 Kilowatt (Supiori).

 

Daud menjelaskan apabila Kabupaten Supiori hendak mewujudkan elektrifikasi 100%, kapasitas PLTD Karang Mulia tidak bisa mencukupinya sehingga diperlukan pembangkit tambahan.

 

Oleh karena itu, PLN berencana akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas daya 20 Megawatt di kawasan Biak Numfor.

 

Staf Khusus Bupati Supiori Yohanis Koroh juga mengungkapkan soal adanya rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kapasitas 5 Megawatt di kampung Wabudori, Kabupaten Supiori. 

 

Dia mengatakan sudah meminta dukungan dari Kementerian ESDM. Namun rencana tersebut masih terkendala sehingga belum bisa dipastikan waktu pelaksanaan proyeknya.

 

“Masih ada masalah di hak wilayahnya [pembebasan lahan],” ujarnya. Pemerintah pusat, lanjutnya, juga diharapkan bisa mendorong minat swasta untuk berinvestasi dalam elektrifikasi Kabupaten Supiori.

 

Sapto Triyono, Kepala Divisi Pembangkitan PLN Indonesia Timur, mengungkapkan pada dasarnya investasi di bidang kelistrikan cukup atraktif di mata swasta.

 

“Atraktif tetapi rumit,” ungkapnya.

 

Kerumitan itu, jelasnya, terutama terletak pada dukungan pembiayaan dalam pelaksanaan investasi. 

 

Dalam regulasi soal IPP [independent Power Producer], pihak swasta diberi waktu 2 tahun untuk mencari pembiayaan setelah melakukan pendaftaran dan memegang sertifikat.

 

Namun, kebanyakan pihak swasta kesulitan mendapatkan pembiayaan setelah memegang sertifikat. Di sisi lain, pihak swasta lebih sering memperpanjang terus kontraknya.

 

“Kalau PLN diperbolehkan tegas, bahwa dua tahun tidak dapat duit seharusnya putus kontrak dan surat izinnya ditarik, tetapi tidak semudah itu dan jadinya [kontraknya] diperpanjang terus. 

 

Paling utama karena faktor pembiayaan,” tuturnya.

 

Kabupaten Supiori terletak di Provinsi Papua. Provinsi ini memang memiliki rasio elektrifikasi yang rendah. 

 

Berdasarkan data PLN Wilayah Papua dan Papua Barat per 31 Desember 2012, rasio elektrifikasi provinsi ini hanya sebesar 33,24%.

 

Rasio tersebut masih lebih rendah dari tetangganya, Provinsi Papua Barat, yang rasio elektrifikasinya per 31 Desember 2012 mencapai 66,65%. Secara total, rasio elektrifikasi kedua wilayah itu baru 39,91%.

 

Robert Sitorus, General Manager PLN Wilayah Papua dan Papua Barat, menargetkan rasio elektrifikasi kedua wilayah itu mencapai 60% pada 2013.  (ra)

 

 

 

Sumber