Dukung Industri Kreatif, BNI Gelar Nobar Film "Timur" di 3 Kota

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA--Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengetok Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2013 sebesar Rp49,9 triliun.

 

Dengan pemimpin baru Gubernur Joko Widodo diharapkan penyerapan anggaran tepat sasaran sekaligus menekan kebocoran

 

 

 

Ketua Departemen Ilmu Administrasi Fisip Universitas Indonesia Roy Valiant Salomo menyatakan, kendati pemimpinnya jujur dan transparan belum tentu aparatnya bersih. Peluang kebocoran sangat rentan terjadi pada sebuah organisasi pemerintahan seperti DKI Jakarta. Bahkan Diperkirakan mencapai 30%.

 

 

 

 "Mau bersih 100 % dimana? Kemungkinan bocor itu tetap ada di [instansi pemerintah] mana saja," ujarnya seusai Diskusi Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan APBD DKI di Jakarta Jumat (15/2).

 

 

 

Berkaca dari penggunaan APBD tahun lalu, sambung Roy, sangat jelas bahwa dinas yang anggaran proyeknya besar ada indikasi penyelewengan.

 

 

 

Salah satunya vidoe youtube ketika rapat Wagub Basuki Tjahaja Purnama dengan Dinas Pekerjaan Umum DKI terjadi tawar menawar sebuah proyek yang pada akhirnya anggaran dipotong 25 % dan disetujui.

 

 

 

 "Ahok waktu itu marah-marah dipotong 25 % dengan pekerjaan tetap. Kalau menggali maknanya kan ada mark up 25 %. Di luar itu kemungkinan lebih tinggi bisa 30% dari anggaran non-gaji," imbuh Roy.

 

 

 

 

 

Ketika ditanya data potensi kebocoran APBD dia mengaku tidak punya angka secara formal. Namun dari hasil penggalian dari pihak birokrat maupun obrolan pengguna anggaran, kebocoran anggaran DKI sangat tinggi hingga lebih dari 30 %.

 

 

 

 

 

Saat ini masyarakat menanti gebrakan Jokowi-Ahok yang akan memasang transparansi data APBD DKI  sampai Kelurahan dan Kecamatan. Selain itu juga bisa diakses dalam website Pemprov DKI, Roy yakin bisa menekan kebocoran anggaran.

 

 

 

 

 

Wagub Basuki Tjahaja Purnama menegaskan cara Pemrov mengawasi kebocoran adalah dengan transparansi. "Kita buka APBD sampai penggunaan anggaran ke publik biar masyarakat bisa memantau," katanya.

 

 

 

Biaya operasional makan dan minum boleh dikritisi jika dinilai tidak wajar.

 

 

 

Ahok berharap dengan transparansi anggaran tidak ada lagi kebocoran uang rakyat untuk kepentingan oknum tertentu. "Kalau anggaran roti snack terlalu mahal boleh protes," terangnya. (if)

 

 

 

 

 

 

 

Sumber