Tak Hanya Ubah Logo, Ini Agenda Transformasi BRI ke Depan

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.30 tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia diharapkan bisa memunculkan perusahaan besar.

 

Dirjen Perikanan Tangkap KKP Heryanto Marwoto mengatakan saat ini perusahaan perikanan besar yang ada hanya bergerak di industri pengolahan.

 

"Di sektor perikanan tangkap belum ada perusahaan besar, belum ada yang listing di Bursa Efek Indonesia. Kami harapkan penerapan Permen 30 tahun 2012 bisa memunculkan perusahaan besar yang bergerak di sektor perikanan tangkap," ujarnya Kamis (14/02).

 

Permen 30 tahun 2012, lanjutnya, berkaitan dengan pengaturan kapal penangkap ikan pukat cincin berukuran di atas 1.000 gross ton (GT). Menurutnya, dimasukannya kapal berkapasitas besar dalam Permen tersebut bakal menjadi daya tarik bagi pemodal untuk masuk ke sektor perikanan tangkap.

 

Marwoto menambahkan kapal pukat cincin dengan bobot mati minimal 1.000 GT bisa menggunakan teknologi penangkapan ikan yang lebih mutakhir. Dia meoncontohkan penggunaan helikopter untuk mencari kawanan ikan, menggantikan penggunaan lampu.

 

“Dengan teknologi tersebut, produktivitas bakal lebih tinggi,” ungkapnya.

 

Marwoto menjelaskan pengaturan mengenai pengaturan kapal berbobot mati di atas 1.000 GT tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan. Secara ekonomis Permen ini akan mengoptimalkan produksi hasil penangkapan ikan di ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) di luar 100 mil.

 

Dalam pasal 88 Permen 30/2012 disebutkan bahwa kapal penangkap ikan pukat cincin berukuran di atas 1.000 GT yang dioperasikan secara tunggal di WPP-NRI dapat mendaratkan ikan di luar pelabuhan pangkalan, baik pelabuhan di dalam negeri maupun pelabuhan di luar negeri. Syaratnya, kapal tersebut melakukan operasi penangkapan ikan di ZEEI diluar 100 mil.

 

Data Kementrian Kelautan dan Perikanan menyebutkan jumlah kapal pukat cincin yang beroperasi di ZEEI mencapai 492 unit. Jumlah tersebut setara dengan 35,83 persen dari total kapal pukat cincin berbendera di Indonesia yang mencapai 1.373 unit.

 

Pengaturan wilayah penangkapan untuk kapal berbobot mati di atas 1.000 GT, lanjutnya, merupakan antisipasi agar wilayah operasi kapal tersebut tidak berbenturan dengan kapal berbobot mati kurang dari 30 GT. (bas)

 

 

 

Sumber