Dukung Industri Kreatif, BNI Gelar Nobar Film "Timur" di 3 Kota

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Wapres Boediono menginstruksikan tim nasional percepatan  penanggulangan kemiskinan (TP2K), untuk membentuk sebuah tim antardepartemen yang bertugas merumuskan penataan payung hukum semua kegiatan pemberian dana bergulir.

 

Keberadaan tim tersebut, menurut Wapres, untuk menangani berbagai permasalahan dalam pelaksanaan penanganan kemiskinan melalui program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM).

 

Pasalnya, berdasarkan evaluasi PNPM, dinilai masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Misalnya saja, dengan makin besarnya dana bergulir yang dicairkan, maka perlu ada kepastian tentang kepemilikan aset, akuntabilitas, dan kedudukan badan hukum yang jelas, jika melibatkan pihak ketiga.

 

"Saya harap tim ini bisa cepat bertugas, dan diawasi oleh kepala TP2K, dan lembaga atau kementerian lain yang terkait," ujarnya dalam rapat pleno dengan tim TP2K di Kantor Wapres, Kamis (14/2).

 

Selain menginstruksikan pembentukan tim khusus, Wapres menghimbau agar seluruh kementerian yang terlibat melakukan perbaikan tata kelola PNPM, baik tata kelola keuangan maupun tata kelola teknis.

 

Adapun perbaikan tata kelola keuangan ditujukan, untuk menghindari penyimpangan maupun korupsi, sedangkan perbaikan tata kelola teknis berupa penetapan sasaran secara nasional. Dia berharap perbaikan kedua hal itu sudah bisa direalisasikan pada 2014.

 

Meski menilai banyak hal perlu diperbaiki, evaluasi PNPM juga menyebutkan banyak program yang telah berhasil melalui kegiatan itu. Misalnya saja, terkait dana bergulir simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) senilai Rp7 triliun, dimana tingkat pengembalian pinjaman yang sangat tinggi, mencapai 96%.

 

Program itu pun berhasil mengembangkan kegiatan keuangan mikro di tingkat paling bawah yang jauh dari jangkauan perbankan. Dalam catatan TNP2K, saat ini tercatat ada 3%  kelompok SPP yang siap menjadi lembaga keuangan yang berkelanjutan.

 

Secara umum kegiatan PNPM pun mampu memperkuat partisipasi lokal dan akuntabilitas lokal, seperti perbaikan infrastruktur, penongkatan pelayanan kesehatan hingga 5.1% lebih tinggi, turunnya kasus malnutrisi hingga 10%, dan partisipasi sekolah SD dan SMP juga meningkat sebesar 22%-35%. (bas)

 

 

 

Sumber