Trump Jagokan 2 Kandidat Buat Gantikan Bos The Fed Jerome Powell

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie menegaskan bahwa tidak ada wacana dari partai untuk mengganti Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

 

"Saya sampaikan dan perlu saya tegaskan bahwa tidak ada wacana atau pembicaraan untuk mengganti ketua umum. Jadi agar dipahami bahwa kami sedang konsolidasi dan menata kembali organisasi," kata Marzuki ketika ditemui di Gedung Nusantara III MPR/DPR di Jakarta, Kamis.

 

Dia juga meminta masyarakat dan kalangan media untuk bersikap hati-hati dalam menyikapi setiap isu yang menyangkut permasalahan internal Partai Demokrat.

 

"Kami akan melakukan bersih-bersih itu kalau sudah ada fakta hukumnya, kalau untuk status Pak Anas kan belum ada fakta hukumnya, saksi saja belum. Jadi, jangan membuat wacana atau pertanyaan seolah-olah memang ada rencana penggantian," ujarnya.

 

"Sekali lagi saya tegaskan tidak ada rencana penggantian ketua umum," tegasnya.

 

Terkait beberapa nama yang diisukan akan menjadi pengganti Anas sebagai ketua umum, seperti Pramono Edi Wibowo dan Mahfud MD, Marzuki menyatakan bahwa hal itu hanya isu bohong belaka.

 

"Itu cuma orang-orang iseng saja yang bertanya-tanya dan menawarkan sehingga membuat suasana menjadi ramai, sedangkan dari pihak internal kami, khususnya di Majelis tinggi secara tegas menyatakan tidak ada hal seperti itu" katanya.

 

Sehubungan dengan rencana Anas Urbaningrum untuk menandatangani pakta integritas yang ditetapkan oleh Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, dia menilai tindakan itu merupakan komitmen Anas sebagai bagian dari partai.

 

"Semua kader menandatangani pakta integritas karena itu sebagai bentuk komitmen agar partai ini kembali pada jati diri yang bersih dan amanah. Saya kira sesuai informasi dari Pak Jero Wacik semua di DPC sudah tandatangan," jelasnya.

 

Marzuki juga menepis isu bahwa Anas sempat menolak untuk menandatangani pakta integritas tersebut, dan terkait keterlambatan penandatanganan di DPP partai, menurut dia, itu karena pemberitahuannya yang belum sampai ke DPP.

 

"DPP itu telat karena agendanya memanggil pengurus-pengurus daerah dahulu. Saya juga baru menandatangani kemaren, tapi semua berjalan baik-baik," ujarnya.

 

Dia menambahkan bahwa para kader juga harus menandatangani delapan langkah penyelamatan partai yang disampaikan SBY untuk menyamakan persepsi dalam menyelamatkan partai.

 

"Semua harus sepakat, kalau tidak sepakat ya lebih baik keluar saja dari partai karena kami mau menyelamatkan partai, tidak ada masalah jabatan," kata Marzuki.

 

Dia mengaku semua kader Partai Demokrat sudah setuju dan sepakat untuk menandatangani delapan langkah penyelamatan Partai Demokrat itu.

 

Sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali mengumpulkan elemen Partai Demokrat untuk menandatangani pakta integritas, terkait delapan solusi penyelamatan partai yang telah ditetapkan sembilan Majelis Tinggi partai pada Jumat (8/2).(Faa)

 

 

 

Sumber