Menaker: Gubernur Wajib Tetapkan UMP 2026 Maksimal 24 Desember

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Koran SI)

 

 

 

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan menindak tegas upaya-upaya yang dapat menciptakan iklim organisasi dan dunia usaha tidak sehat seperti mempolitisasi atau mengajak Kadin bergerak di luar kepentingan dunia usaha.Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto melihat, adanya sejumlah wacana kurang baik yang muncul belakangan ini dimaklumi sebagai bentuk kurangnya pemahaman yang menyeluruh terhadap upaya Kadin Indonesia.

 

"Kadin Indonesia akan menanganinya dengan tepat, tegas, dan kepala dingin. Kadin telah menunjuk sejumlah anggota untuk secara persuasif melakukan pendekatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga program yang sudah dicanangkan bisa dilaksanakan dengan baik," ujar Suryo, melalui laporan tertulisnya kepada Okezone, Rabu (13/2/2013).

 

Menurut Suryo, tindakan tegas perlu dilakukan guna mencegah terjadinya friksi-friksi yang kontraproduktif terhadap visi dan misi Kadin Indonesia. Adapun Kadin sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional dan daerah memerlukan sebuah iklim organisasi dunia usaha yang bebas dari kepentingan luar organisasi, khususnya dunia politik.

 

"Sebagai mitra pemerintah dalam membangun perekonomian nasional dan daerah, Kadin telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk merealisasikan dan mempercepat pembangunan ekonomi daerah," jelasnya.

 

Upaya-upaya yang dapat menciptakan iklim organisasi dan dunia usaha yang tidak sehat telah dipatahkan Kadin, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Koordinator Indonesia Iwa Hanafi menyebutkan, Ketua Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta Nur Achmad Affandi telah dipecat karena membentuk KAdin tandingan yang disinyalir berkaitan dengan kepentingan politik 2014.

 

"Dewan Pengurus Pusat Kadin Indonesia telah melakukan pembahasan internal secara intensif mengenai adanya gejolak yang dinilai sebagai upaya memecah belah Kadin Indonesia," tutur Iwa.

 

Berdirinya Forum KAdin Provinsi Se-Indonesia yang diketuai oleh Ketua Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta Nur Achmad Affandi dinilai oleh Dewan Pengurus Pusat Kadin Indonesia sebagai upaya menciptakan friksi di tingkat internal, sehingga dapat menciptakan iklim organisasi Kadin Indonesia yang tidak sehat.

 

Oleh sebab itu, keputusan bersama yang diambil oleh Dewan Pengurus Pusat Kadin Indonesia adalah melakukan pemecatan terhadap Nur Achmad Affandi dari jabatannya sebagai Ketua Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta dan segera menunjuk pejabat sementara untuk mengisi kekosongan tersebut.

 

Pemecatan Nur Achmad Affandi dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) KADIN Indonesia dengan nomor SKEP/012/DP/II/2012 yang dikatakan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Koordinator Indonesia, Iwa Hanafi memiliki keterkaitan dengan kepentingan politik 2014 yang notabene merupakan kepentingan yang bukan menjadi agenda utama Kadin Indonesia. (ade)

 

 

 

Sumber