Prabowo Setuju Jatah Divestasi 10 Persen Saham Freeport Buat Papua

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Penerapan teknologi informasi di SPBU Pertamina diestimasi dapat menghemat Rp15 triliun. 

 

Di sisi lain, pelarangan konsumsi BBM pada kendaraan pribadi diproyeksi berdampak jauh lebih signifikan, yakni Rp75 triliun. 

 

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah berupaya untuk menjalankan kebijakan pengendalian konsumsi BBM secara konsisten. 

 

"Kita harus konsisten dengan apa yang kita tetapkan, tetap menjaga pengendalian. Tahun ini kan sudah harus ada IT-nya," ujar Hatta di Kemenko Perekonomian, Selasa  (12/2/2013). 

 

Hatta mengaku optimistis penerapan IT di SPBU Pertamina dapat mengurangi subsidi BBM pemerintah hingga Rp10 triliun-15 triliun. 

 

"Saya yakin dengan pengendalian bisa berkurang Rp10 triliun, mungkin di atas Rp10 triliun, di atas Rp15 triliun kita dapat kurangi kebocoran dari sisi situ saja," katanya. 

 

Hatta menegaskan pemerintah belum memikirkan opsi kenaikan harga subsidi BBM. 

 

"Pokoknya kita belum memikirkan soal kenaikan harga. Kita konsentrasi ke pengendalian, penghematan, dan konversi. Itu kita serius betul," kata Hatta.

 

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo mengatakan apabila seluruh kendaraan pribadi tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi maka pemerintah akan menghemat anggaran subsidi BBM sebesar Rp75 triliun. '

 

"Kita belum mengambil keputusan itu, tapi memang opsinya ada. Misalnya, nanti kalau seluruh kendaraan pribadi itu tidak boleh pakai BBM subsidi, itu bisa hemat kira-kira 14-15 juta kiloliter. Kalau dikalikan Rp5.000/liter sekitar Rp75 triliun," paparnya. 

 

Sementara itu, upaya riil yang tengah diupayakan pemerintah adalah pembatasan konsumsi BBM pada kendaraan dinas pemerintah. Upaya tersebut diharapkan dapat menghemat konsumsi BBM sebesar 1,3 juta kiloliter. 

 

"Mudah-mudahan semua kendaraan dinas di Jabodetabek pun di seluruh daerah yang sudah terkena bisa dijalankan dengan baik. Masalahnya di sini adalah kesadaran dan pengawasan," kata Susilo. 

 

Dia menegaskan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi harus fokus pada upaya pengawasan terjadinya penyelundupan dan kebocoran. 

 

Di sisi lain, tambahnya, permintaan BBM bersubsidi diproyeksi terus meningkat seiring peningkatan penjualan sepeda motor sebanyak 8-9 juta unit per tahun dan mobil sebanyak 1 juta unit per tahun. 

 

"Semua kan perlu BBM, itu yang jadi tantangan kita. Kita sih senang-senang saja karena itu kan pertumbuhan ekonomi. Tapi konsekuensinya kita harus mengontrol jumlah subsidi BBM itu," ujarnya.  (ra) 

 

 

 

Sumber