Pemilik Baru Emiten RI Ini Ungkap Siapa 'Bohir' Dibelakangnya

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Bank Indonesia belum sepenuhnya mendukung rencana perbankan syariah untuk melakukan penawaran saham umum perdana (IPO).

 

Direktur Eksekutif Departemen Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI) Edy Setiadi menuturkan sebaiknya bank syariah menahan diri hingga industri perbankan syariah lebih dikenal di masyarakat.

 

“Lebih baik di konvensional saja dulu, karena permodalan (capital adequacy ratio/CAR) mereka lebih kuat,” ungkapnya, Jumat (7/9/2012).

 

Menurut Edy, sebaiknya bank konvensional yang menjadi induk usaha yang lebih dulu mencari dana di pasar modal. Dia juga menyebutkan faktor lain seperti permasalahan dana haji yang dikhawatirkan bisa berdampak negatif pada performa bank di bursa saham.

 

Edy melanjutkan bank syariah yang menginduk pada bank konvensional bisa menggunakan kantor cabang yang dimiliki induk perusahaannya. Hal ini dilakukan untuk menekan biaya operasional.

 

Beberapa bank syariah memang sudah menunjukkan minat untuk mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) demi memperkuat permodalan, yaitu PT Bank Muamalat dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM).

 

Direktur Utama Bank Muamalat Arviyan Arifin menyampaikan perseroan tengah melakukan penjajakan dengan penjamin pelaksana emisi (underwriter). Rencananya, Bank Muamalat akan listing pada semester I/2013. Namun, perseroan belum mengumumkan jumlah saham yang akan dilepas ke publik.

 

Sementara, BSM berencana melakukan initial public offering (IPO) pada 2014. Direktur Utama BSM Yuslam Fauzi mengatakan IPO menjadi pilihan karena perseroan membutuhkan tambahan modal di luar induk usaha.

 

Berdasarkan data BI, saat ini terdapat 11 bank umum syariah (BUS) dan 24 bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah (UUS).

 

Edy mengungkapkan aturan tentang loan to value (LTV) syariah rencananya akan diterbitkan sekitar Oktober-November, dan bentuknya pun belum tentu berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI).

 

“Tidak harus PBI seperti di konvensional, cukup Surat Edaran (SE) saja. Intinya induknya sudah ada di PBI manajemen risiko. Kalau induknya itu, mengacu pada pengelolaan risiko di bank itu sendiri,” jelasnya.

 

BI menyatakan pihaknya masih membahas regulasi tersebut dengan industri perbankan syariah, karena ada beberapa skim yang berbeda. Misalnya skim bagi hasil, co-financing dalam musyarakah, serta ijarah atau sewa. Berbeda dengan perbankan konvensional yang seluruhnya melalui pendanaan.

 

Bank sentral juga masih mengkaji apakah aturan itu akan langsung diterapkan atau dilaksanakan secara bertahap. “Itu termasuk yang kita rancang, apakah akan diterapkan sekaligus atau ada suatu peningkatan yang sifatnya reguler. Setiap setengah tahun naik sekian, naik sekian. Ini masih kita lihat, termasuk bagaimana efeknya ke rasio pembiayaan bermasalah [non-performing finance/NPF],” papar Edy.

 

Dia mengatakan tanpa aturan LTV, pihaknya yakin target aset syariah tahun ini senilai Rp190 triliun bisa tercapai. Namun dengan regulasi tersebut, Edy berujar, kemungkinan tidak bisa tumbuh sebesar itu. Adapun per Juli 2012, total aset perbankan syariah sekitar Rp155,66 triliun.

 

BI melihat sejak kebijakan LTV diterapkan di perbankan konvensional, terjadi perpindahan sebesar 20% ke perbankan syariah. Edy menegaskan bank sentral tidak ingin LTV konvensional menggelembungkan pembiayaan di sektor syariah, karena akan berdampak buruk bagi perekonomian nasional dan kredibilitas bank syariah.

 

Bank sentral juga menyatakan akan tetap berkordinasi dengan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dalam mengatur regulasi untuk perusahaan pembiayaan syariah.

 

Terkait besaran LTV, Edy menyampaikan sasaran akhir bank sentral sama dengan LTV konvensional. “Sasaran akhirnya sama ke sana, ditentukan ke konvensional. Tapi kita lihat apakah akan dikenakan ke produk tertentu atau tidak, seperti ijarah atau musyarakah mutanaqisah,” ujarnya. (bas)

 

 

 

Sumber