Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Okezone)

 

 

 

DEPOK - Birokrasi perizinan yang masih berbelit-belit dan aparatur yang masih minta dilayani masyarakat menjadi kendala utama menjadikan Depok sebagai kota jasa dan perdagangan. Itu juga yang menjadi penghalang masuknya investor ke Depok."Untuk mewujudkan kota jasa dan perdagangan masih banyak yang harus dibenahi Pemkot Depok. Seperti bersinergi dengan stakeholder, dalam memanfaatkan potensi yang ada baik sumber daya alam (SDA) maupun manusia (SDM)," ujar pengusaha real estate asal Depok, Pradi Supriatna, Jumat (8/2/2013).

 

Menurut Pradi, di lapangan ia masih melihat birokrat Depok minta dilayani masyarakat. Padahal, mereka seharusnya menjadi pelayan masyarakat.  Ditambah lagi, ungkap dia, Pemkot Depok justru seperti mengabaikan keberadaan stakeholder mulai para kontraktor yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), pemilik kendaraan dalam Organisasi Angkutan Kendaraan (Organda), dan masih banyak lagi.

 

"Organisasi itu harusnya dimaksimalkan sebagai penyaring. Mereka yang menjadi filter penggunaan APBD," katanya.

 

Dicontohkan Pradi, hasil pembangunan infrastruktur jalan menjadi bukti. Kualitas menurun dan kontraktor banyak kabur meninggalkan pekerjaannya sebagai indikasi ketidakberesan birokrasi.

 

"Padahal aparatur, mulai tingkat bawah hingga level pemimpin tertinggi, yang amanah sangat berdampak terhadap mitra kerja dan masyarakat pembayar pajak untuk pembangunan," tandasnya. (wdi)

 

 

 

Sumber