Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[Lebay Pemilik Lapak 0]

JAKARTA - Kalangan pengusaha menilai banyak kesalahan terjadi sehingga menimbulkan kartel. Bahkan, kesalahan pemerintah ini telah terjadi dari sektor hulu ke hilir"Yang mampu bayar itu yang kuat. Kita minta supaya ini diserahkan pada pengusaha daerah yang tergabung di Kadin Jangan lagi pemerintah pusat yang kerja," kata Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri bidang Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur, usai konferensi pers, di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (7/2/2013).

 

Dia menyarankan agar kuota impor disebutkan diserahkan ke daerah.

 

"Itulah ketidakadilan ekonomi Indonesia, 65 persen pusat ekonomi di Jakarta. Pemerintah sampai saat ini tidak berani memberikan kebijakan Pemda impor daging langsung. Kalau diserahkan ke pemerintah daerah otomatis terjadi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan," tambahnya.

 

Setelah diberikan ke daerah, Natsir menyebut, Kadin daerah akan mengawasi importir daging.

 

"Perlu ada pengawasan, manajemen pangan kita sudah ambruk. Selalu berada pada pencitraan produk. Selalu bilang cukup, tetapi nyatanya tidak cukup sehingga harga naik," pungkasnya.

 

Sementara itu, peneliti Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Indonesia (LP3EI) Ina Primina menambahkan, kartel tidak salah asal menguntungkan banyak pihak. Apalagi kalau merugikan masyarakat.

 

"Saat ini, mereka mengambil untung lebih dari 50 persen. Impor selama 2012 mencapai Rp90 triliun dan Rp11 triliun itu kurang lebih yang dinikmati oleh pengimpor," tutupnya. (gnm)

 

 

 

Sumber