Citibank Tutup Sementara Mayoritas Cabang di UEA Imbas Perang Iran

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA—Pemerintah masih mencari posisi yang tepat bagi kepala daerah dalam menjalankan fungsi sebagai koordinator tim penanganan gangguan keamanan seperti yang diatur dalam Inpres no. 2/2013.

 

Kapolri Timur Pradopo mengungkapkan peran kepala daerah merupakan salah satu masalah pokok yang masih harus diselesaikan dalam koordinasi antar instansi mengenai instruksi Presiden tersebut.

 

“Justru itu, hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan pokok itulah yang harus diselesaikan,” katanya menjawab pertanyaan Kamis (7/2)  mengenai pelimpahan peran sentral pada kepala daerah dalam Inpres no. 2/2013.

 

Namun, Timur menegaskan prinsip dari instruksi penanganan gangguan keamanan telah disosialisasikan kepada seluruh pimpinan Kepolisian Daerah.

 

Dia menegaskan dalam instruksi tersebut langkah preemptive dan preventive oleh instansi selain kepolisian diutamakan dalam menangani potensi gangguan kemanan.

 

Pengerahan aparat keamanan, lanjutnya, juga disesuaikan dengan tingkat ancaman yang terjadi di daerah dan hanya mengikutsertakan TNI jika jumlah aparat sudah tidak memadai.

 

“Pengerahan aparat keamanan tentunya semua disesuaikan dengan ancaman, kalau jumlahnya besar ya harus besar. kalau kurang baru minta bantuan TNI,” papar Kapolri.

 

Inpres no. 2/2013 menugaskan Menkopolhukam sebagai ketua tim terpadu di tingkat pusat dan kepala daerah sebagai ketua tim terpadu di tingkat daerah.

 

Tim terpadu betugas memetakan potensi konflik dan penyusunan rencana penanggulangan gangguan keamanan di setiap wilayah.

 

Selain itu, Inpres no. 2/2013 mengharuskan kepala daerah memberikan penjelasan kepada publik mengenai gangguan kemanan yang terjadi di wilayah kekuasaannya yang selama ini dibebankan kepada pimpinan kepolisian atau TNI di wilayah tersebut. (if)

 

 

 

 

Sumber